HMI Malang Bidang PPD Dorong E-RT Berkelas, Warga Bisa Kawal Usulan Hingga Realisasi 

MALANG, BERITAHMI.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang mendorong penguatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program RT Berkelas Pemerintah Kota Malang.

Gagasan tersebut diwujudkan melalui usulan pengembangan E-RT BERKELAS: WARGA JAGA USULAN, sebuah platform digital yang diarahkan untuk membantu masyarakat memantau perjalanan usulan pembangunan di lingkungan masing-masing.

Program RT-BERKELAS yang diperkuat melalui Peraturan Wali Kota Malang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Rukun Tetangga (RT) Berkelas menjadi salah satu kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan.

Besarnya alokasi anggaran dan luasnya cakupan program membuat keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat mengetahui bagaimana program tersebut berjalan.

Pertanyaan publik tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran, tetapi juga mengenai usulan apa yang telah diterima, bagaimana prosesnya, berapa progres realisasinya, serta bagaimana hasil pelaksanaannya di lapangan.

Ketua Umum HMI Cabang Malang, Mirdan Idham, mengatakan masyarakat perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses pembangunan, bukan hanya sebagai penerima manfaat.

“HMI Cabang Malang memandang program RT Berkelas sebagai kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan. Karena itu, yang penting untuk kita kawal bersama adalah bagaimana kebijakan ini dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar menjawab kebutuhan warga,” kata Mirdan.

Menurutnya, warga perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai usulan yang telah disampaikan, termasuk perkembangan proses hingga realisasinya.

“Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai usulan yang mereka sampaikan, proses penganggarannya, hingga realisasi di lapangan. Semangat kami sederhana, bagaimana warga tidak hanya menjadi penerima program, tetapi juga memiliki ruang untuk mengetahui, memantau, dan ikut mengawal pembangunan di lingkungannya,” ujarnya.

Dorong Konsep “Warga Jaga Usulan”

Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Malang, Rahmat Watimena, menjelaskan bahwa gagasan E-RT BERKELAS muncul dari kebutuhan untuk menghadirkan ruang informasi yang dapat menghubungkan usulan masyarakat dengan proses pelaksanaan kebijakan.

“Kami melihat ada kebutuhan untuk menghadirkan sistem yang dapat menjawab pertanyaan warga mengenai perjalanan usulan mereka. Ketika warga mengajukan usulan, mereka perlu mengetahui apakah usulan tersebut sudah diverifikasi, diterima, masuk dalam perencanaan, dianggarkan, atau sedang dalam proses pelaksanaan,” kata Rahmat.

Ia mengatakan konsep “Warga Jaga Usulan” menempatkan masyarakat sebagai pihak yang dapat mengikuti perkembangan usulannya.

“E-RT BERKELAS kami gagas dengan konsep ‘Warga Jaga Usulan’. Artinya, setiap usulan warga memiliki jejak yang dapat dipantau. Bukan hanya soal berapa anggaran yang tersedia, tetapi juga program apa yang dijalankan, berapa progresnya, dan bagaimana dokumentasi pelaksanaannya.” tambahnya

Rahmat juga menyoroti pentingnya kejelasan informasi ketika sebuah usulan masyarakat menghadapi kendala teknis atau administratif, termasuk usulan infrastruktur di kawasan perumahan yang berkaitan dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).

“Jika sebuah usulan belum dapat direalisasikan, warga harus mengetahui status dan alasan administratif maupun teknisnya. Dengan begitu, tidak ada ruang informasi yang kosong antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

Wasekum Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Malang, agus salim Program RT berkelas ini bagus secara perencanaan, namun efektivitas pelaksanaan nya perlu diuji, jangan sampai penggelontoran dana 50jt pada ujungnya hanya menjadi program simbolik dan kurang orentatif, libatkan masyarakat dengan proses yang transparan amati kebutuhan primer dan sekundernya.

Kami mendorong proses pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel, E-RT BERKELAS jadi alternatif sistem yang tepat, warga jadi tahu sejauh mana pemerintah merespon suara dari bawah hingga final sebagai keputusan.