Mantan Presiden Seharusnya Menjadi Negarawan, Bukan Sumber Polemik Bangsa

Jabatan Berakhir, Tanggung Jawab Moral Tidak Berakhir

BERITAHMI.COM – Seorang presiden boleh berhenti menjabat, tetapi pengaruh dan tanggung jawab moralnya tidak serta-merta berakhir. Ia pernah dipercaya memimpin jutaan rakyat, mengambil keputusan besar, dan menentukan arah perjalanan bangsa. Karena itu, setelah turun dari kekuasaan, masyarakat tentu berharap ia tampil sebagai seorang negarawan: sosok yang menenangkan, memberi teladan, dan membantu bangsa mencari jalan keluar dari persoalan yang dihadapi.

\Menjadi negarawan berbeda dengan sekadar menjadi tokoh politik. Tokoh politik sering memikirkan bagaimana mempertahankan pengaruh dan memenangkan kelompoknya. Negarawan berpikir lebih jauh: bagaimana menjaga kepentingan bangsa, sekalipun ia harus merelakan berkurangnya pengaruh pribadi. Seorang mantan presiden tidak perlu terus berada di panggung kekuasaan untuk menunjukkan bahwa ia masih penting. Justru kemampuannya menjaga jarak dari perebutan pengaruh dapat menjadi bukti kedewasaan politik.

Masyarakat sedang menghadapi persoalan nyata: harga kebutuhan hidup, kesempatan kerja, mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, serta harapan memperoleh keadilan. Dalam keadaan seperti itu, bangsa memerlukan ketenangan dan kerja bersama. Akan sangat disayangkan apabila energi publik justru habis untuk memperdebatkan sikap, pernyataan, atau kepentingan seorang mantan pemimpin. Rakyat membutuhkan solusi, bukan kegaduhan yang terus berulang.

Tentu, seorang mantan presiden tetap warga negara yang mempunyai hak berbicara, berpendapat, dan ikut dalam kehidupan masyarakat. Hak tersebut harus dihormati. Namun, karena pengaruhnya besar, setiap ucapan dan tindakannya mempunyai dampak yang lebih luas daripada warga biasa. Karena itu, ia perlu lebih cermat memilih kata, tidak mempertajam perpecahan, dan tidak memberi kesan bahwa pemerintahan baru masih harus berjalan di bawah bayang-bayang kekuasaan lama.

Apabila muncul pertanyaan publik mengenai kebijakan atau peristiwa pada masa pemerintahannya, sikap yang tepat adalah memberi penjelasan secara jernih dan terbuka. Bila ada dugaan pelanggaran hukum, biarlah lembaga yang berwenang bekerja berdasarkan bukti. Menjawab pertanyaan dengan data dan menghormati proses hukum jauh lebih terhormat daripada membiarkan para pendukung saling menyerang. Kehormatan seorang pemimpin tidak dijaga dengan menutup kritik, melainkan dengan kesediaan mempertanggungjawabkan keputusan.

Masyarakat Harus Kritis, tetapi Tetap Adil

Bagaimana masyarakat sebaiknya bersikap ketika mantan pemimpinnya justru menjadi pusat polemik? Jawabannya bukan dengan membenci secara membabi buta, tetapi juga bukan dengan membela tanpa batas. Kedua sikap itu sama-sama merugikan demokrasi. Masyarakat harus berani menilai pemimpin berdasarkan tindakan, hasil kerja, dan fakta yang dapat diperiksa, bukan berdasarkan rasa suka atau tidak suka semata.

Kita perlu membedakan antara menghormati jasa seseorang dan menutup mata terhadap kekurangannya. Seorang mantan presiden mungkin mempunyai kebijakan yang bermanfaat dan patut dihargai. Namun, hal itu tidak berarti semua keputusan pada masa pemerintahannya bebas dari kritik. Sebaliknya, suatu kebijakan yang keliru juga tidak menghapus seluruh hal baik yang pernah dikerjakan. Penilaian yang adil justru lahir dari keberanian mengakui keduanya.

Masyarakat berhak bertanya, menyampaikan pendapat, mengajukan kritik, dan meminta pertanggungjawaban melalui jalur yang sah. Demonstrasi damai, diskusi publik, kerja organisasi masyarakat sipil, pengawasan parlemen, serta pelaporan dugaan pelanggaran kepada lembaga yang berwenang adalah bagian dari kehidupan demokrasi. Prinsipnya jelas: kritik boleh keras, tetapi harus tetap berpijak pada kenyataan dan tidak berubah menjadi fitnah, ancaman, atau kekerasan.

Kita juga harus berhati-hati terhadap kabar yang belum terbukti. Di media sosial, potongan video, judul yang provokatif, dan tuduhan yang diulang berkali-kali dapat terasa seperti kebenaran. Padahal, sebuah dugaan tetaplah dugaan sampai diperiksa melalui proses yang layak. Masyarakat yang dewasa tidak mudah diadu domba, tidak cepat menghukum seseorang lewat opini, dan tidak menyerahkan akal sehatnya kepada tokoh politik mana pun.

Ada satu kebiasaan yang perlu ditinggalkan: menganggap pemimpin sebagai orang yang tidak boleh salah. Dalam negara demokrasi, presiden bukan raja, dan mantan presiden bukan sosok yang kebal dari pertanyaan publik. Penghormatan kepada jabatan tidak boleh menghilangkan persamaan di hadapan hukum. Justru karena pernah menduduki jabatan tertinggi, standar keterbukaan dan tanggung jawab moralnya layak lebih tinggi.

Masyarakat juga sebaiknya menolak dijadikan pasukan dalam pertarungan antar-elite. Jangan sampai persoalan sehari-hari rakyat tersingkir hanya karena masyarakat terus ditarik ke dalam pembelaan terhadap tokoh tertentu. Kepentingan rakyat harus kembali menjadi ukuran utama: apakah kebijakan memberi pekerjaan, menurunkan beban hidup, memperbaiki pelayanan, dan menghadirkan keadilan? Itulah pertanyaan yang jauh lebih penting daripada siapa yang menang dalam perang pernyataan.

Presiden yang Sedang Menjabat Harus Tegas dan Mandiri

Tanggung jawab terbesar untuk menjaga arah negara berada di tangan presiden yang sedang menjabat. Ia tidak cukup hanya mengimbau semua pihak agar tenang. Ia harus menunjukkan kepemimpinan yang jelas, mandiri, dan berpihak pada kepentingan umum. Menghormati pendahulu adalah sikap yang baik, tetapi menghormati bukan berarti membiarkan pengaruh masa lalu mengaburkan kewenangan dan tanggung jawab pemerintahan hari ini.

Presiden Prabowo Subianto, sebagai kepala pemerintahan saat ini, perlu memastikan bahwa keputusan negara lahir dari pertimbangan kepentingan bangsa, bukan dari tekanan kelompok, kedekatan pribadi, atau rasa sungkan kepada siapa pun. Pergantian presiden harus benar-benar berarti adanya kepemimpinan yang bertanggung jawab atas kebijakannya sendiri. Pemerintahan tidak boleh terlihat memiliki dua pusat kendali: satu yang memegang jabatan resmi dan satu lagi yang seolah tetap menentukan arah dari luar.

Apabila polemik menyangkut dugaan pelanggaran hukum oleh siapa pun, termasuk mantan pejabat tinggi, tugas presiden bukan memvonis atau melindungi. Yang harus ia lakukan adalah menjamin bahwa aparat dan lembaga hukum dapat bekerja secara profesional, bebas dari campur tangan politik, serta memperlakukan semua orang secara adil. Tidak boleh ada orang yang ditindak karena tidak disukai, tetapi juga tidak boleh ada orang yang dilindungi hanya karena pernah berkuasa atau dekat dengan kekuasaan.

Presiden juga perlu meredakan ketegangan dengan komunikasi yang jujur. Publik harus dapat membedakan mana persoalan hukum, mana perbedaan pendapat politik, dan mana isu yang sekadar dibesar-besarkan. Untuk perkara hukum, biarkan pembuktian dilakukan melalui mekanisme resmi. Untuk perbedaan politik, buka ruang dialog. Untuk masalah rakyat, hadirkan keputusan dan hasil kerja yang dapat dirasakan. Inilah cara mengembalikan perhatian bangsa kepada hal-hal yang benar-benar penting.

Pada saat yang sama, jajaran pemerintahan harus memperlihatkan kedisiplinan dan kesatuan arah. Menteri dan pejabat negara semestinya bekerja menyelesaikan tugasnya, bukan sibuk terlibat dalam pembelaan pribadi terhadap tokoh politik. Ketika pemerintah fokus pada pekerjaan, pelayanan publik membaik, dan hukum berjalan adil, ruang bagi polemik yang tidak produktif akan semakin kecil.

Pada akhirnya, bangsa ini tidak memerlukan perseteruan berkepanjangan antara penguasa lama, penguasa baru, dan masyarakat. Yang diperlukan adalah pembagian peran yang sehat. Mantan presiden menjaga wibawa dengan bersikap sebagai negarawan. Masyarakat menjaga demokrasi melalui kritik yang cerdas dan damai. Presiden yang sedang berkuasa menjaga negara dengan ketegasan, kemandirian, dan keadilan. Jika ketiganya menjalankan peran itu, perbedaan pendapat tidak akan menjadi sumber perpecahan, melainkan jalan untuk memperbaiki Indonesia.

Cibubur, 15 Oktober 2026

Penulis Adalah: Chazali H. Situmorang (CHS) /Pemerhati Kebijakan Publik