Wiriyanto Aswir Apresiasi Kapolda Riau, HMI Dorong Penegakan Hukum Karhutla Harus Menjadi Gerakan Bersama
PEKANBARU, BERITAHMI.COM —Ketua Umum BADKO HMI Riau-Kepri, Wiriyanto Aswir, menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Riau atas langkah tegas dan keberanian dalam menyampaikan persoalan dugaan keterlibatan korporasi dalam persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau kepada Presiden Republik Indonesia.
Menurut Wiriyanto, langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman api dan penindakan terhadap pelaku di lapangan. Persoalan karhutla harus dilihat secara menyeluruh, termasuk bagaimana tanggung jawab korporasi yang memiliki konsesi dan aktivitas usaha di wilayah yang terdampak.
“Sebagai aktivis, saya mengapresiasi keberanian Kapolda Riau membawa persoalan ini secara terang dan terbuka. Ini bukan sekadar persoalan penegakan hukum, tetapi menyangkut masa depan ekologis Riau dan keselamatan masyarakat,” ujar Wiriyanto Kepada Beritahmi.com melalui Pesan WhatsApp, Senin (24/08/2026).
Ia menilai, apa yang dilakukan Kapolda Riau sejalan dengan semangat “Green Policing”, yakni pendekatan kepolisian yang tidak hanya bergerak ketika kerusakan lingkungan sudah terjadi, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap lingkungan.
Wiriyanto menegaskan bahwa apresiasi tersebut sekaligus menjadi dukungan agar aparat penegak hukum terus bekerja secara profesional, transparan, berbasis bukti, serta memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh pihak.
“Kalau memang ditemukan bukti adanya pelanggaran, tentu harus ditindak tegas. Tetapi prosesnya harus tetap berdasarkan fakta dan hukum. Jangan sampai masyarakat hanya melihat siapa yang dibakar namanya, tetapi tidak pernah melihat bagaimana proses pembuktiannya,” katanya.
Dunia Usaha Harus Ikut Menjaga Lingkungan
Sebagai seorang pengusaha yang juga menjadi bagian dari **HIPMI Riau**, Wiriyanto mengatakan bahwa dunia usaha tidak seharusnya memandang persoalan lingkungan sebagai beban pemerintah atau aparat penegak hukum semata.
Menurutnya, dunia usaha memiliki tanggung jawab sosial dan ekologis yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan bisnis itu sendiri.
“Sebagai bagian dari dunia usaha, saya juga ingin mengajak teman-teman pengusaha di Riau. Mari kita bergotong royong menjaga lingkungan. Dunia usaha membutuhkan masyarakat yang sehat, lingkungan yang sehat, dan daerah yang aman untuk berkembang,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa keuntungan ekonomi tidak boleh dipisahkan dari tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.
Investasi dan pembangunan harus menghadirkan manfaat yang nyata bagi daerah, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memastikan keberlanjutan ekologis.
“Jangan kita berpikir bahwa selama izin usaha ada, maka semua urusan lingkungan menjadi urusan pemerintah. Tidak. Ketika kita berusaha di Riau, kita juga punya tanggung jawab menjaga Riau,” tegasnya.
Apresiasi untuk Kapolda, Dukungan untuk Penegakan Hukum
Wiriyanto juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan ruang kepada aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang disebut dalam penanganan karhutla.
Ia menilai, keberanian untuk mengungkap persoalan secara terbuka harus dibarengi dengan pengawasan publik yang sehat.
“Kapolda sudah menunjukkan keberanian. Sekarang kita dorong agar prosesnya dikawal secara profesional. Kalau ada bukti, tindak. Kalau tidak terbukti, jangan dipaksakan. Prinsipnya sederhana: hukum harus tegak dan lingkungan harus terlindungi,” katanya.
Menurut Wiriyanto, Riau membutuhkan paradigma baru dalam penanganan karhutla. Aparat tidak boleh hanya datang ketika api sudah membesar, tetapi harus mampu membangun sistem pencegahan dan pengawasan yang kuat bersama pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil.
“Green Policing jangan hanya menjadi slogan. Harus menjadi aksi nyata. Polisi hadir untuk mencegah kerusakan lingkungan, menindak pelanggaran, dan memastikan masyarakat mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,” ujarnya.
HMI dan Dunia Usaha Harus Berdiri Bersama
Sebagai aktivis mahasiswa dan pemuda, Wiriyanto mengatakan bahwa BADKO HMI Riau-Kepri akan terus mendorong isu lingkungan menjadi bagian penting dari gerakan intelektual dan sosial mahasiswa.
Namun, ia menegaskan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas aktivis.
“Ini bukan pertarungan antara aktivis dengan pengusaha. Ini bukan pula pemerintah melawan dunia usaha. Kita semua punya kepentingan yang sama: bagaimana Riau bisa maju secara ekonomi tanpa menghancurkan lingkungan dan mengorbankan masyarakat,” tuturnya.
Karena itu, ia mengajak dunia usaha untuk membangun semangat gotong royong ekologis.
Pengusaha tetap harus tumbuh, investasi tetap harus berjalan, lapangan pekerjaan harus tersedia, tetapi semuanya harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab.
“Kalau dunia usaha maju, masyarakat harus ikut merasakan manfaatnya. Kalau ekonomi tumbuh, lingkungan jangan menjadi korban. Dan kalau ada persoalan lingkungan, dunia usaha harus menjadi bagian dari solusi, bukan justru menambah persoalan,” kata Wiriyanto.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa apresiasi kepada Kapolda Riau merupakan bentuk dukungan terhadap upaya memperkuat penegakan hukum lingkungan sekaligus ajakan kepada semua pihak untuk mengambil peran.
“Kami mengapresiasi Kapolda Riau. Sebagai aktivis kami mendukung penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan. Sebagai bagian dari dunia usaha, kami mengajak seluruh pengusaha untuk ikut bergotong royong menjaga lingkungan dan hajat hidup masyarakat. Riau harus maju, ekonominya tumbuh, tetapi hutannya tetap terjaga dan masyarakatnya tetap sejahtera”. Tutupnya
