Tidore, Efisiensi Anggaran, dan Masa Depan Desentralisasi Fiskal

BERITAHMI.COM – Demonstrasi yang berujung ricuh di Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan seharusnya tidak dipandang sebagai peristiwa biasa. Apa yang terjadi di daerah tersebut merupakan peringatan serius bahwa sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sedang menghadapi ujian yang tidak ringan.

Di balik aksi para ASN dan PPPK yang menolak kebijakan efisiensi, sesungguhnya terdapat persoalan yang lebih besar, yakni semakin sempitnya ruang fiskal pemerintah daerah. Tidore hanyalah salah satu contoh. Sangat mungkin masih banyak daerah lain yang mengalami tekanan serupa, tetapi belum mencuat ke ruang publik.

Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah pusat melakukan berbagai langkah efisiensi anggaran sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal nasional dan mengarahkan belanja negara kepada program-program prioritas. Dari perspektif makroekonomi, kebijakan tersebut dapat dipahami. Pemerintah berkewajiban menjaga stabilitas APBN agar tetap sehat dan berkelanjutan.

Namun, kebijakan fiskal nasional tidak berhenti di Jakarta. Dampaknya menjalar hingga ke daerah. Ketika ruang fiskal nasional menyempit, daerah yang sangat bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) ikut merasakan tekanannya. Bagi daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbatas, situasi ini dapat berkembang menjadi persoalan serius.

Di sinilah kita perlu mengajukan pertanyaan mendasar: apakah desain desentralisasi fiskal Indonesia sudah cukup tangguh menghadapi tekanan ekonomi?

Selama lebih dari dua puluh tahun, Indonesia menjalankan otonomi daerah dengan semangat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal yang diharapkan ternyata belum sepenuhnya terwujud.

Ketergantungan tersebut menjadikan daerah berada dalam posisi yang rentan. Ketika transfer mengalami tekanan atau belanja harus disesuaikan, pemerintah daerah sering kali tidak memiliki banyak pilihan selain memangkas program, menunda pembangunan, atau mengurangi belanja pegawai. Situasi seperti inilah yang memicu keresahan di Tidore.

Namun, akan keliru jika seluruh persoalan diarahkan kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga harus melakukan introspeksi. Tidak sedikit daerah yang masih memiliki struktur belanja yang kurang efisien, perencanaan anggaran yang terlalu optimistis, serta ketergantungan tinggi terhadap dana transfer tanpa strategi yang kuat untuk meningkatkan PAD.

Karena itu, kasus Tidore tidak boleh dijadikan panggung saling menyalahkan. Yang diperlukan adalah evaluasi menyeluruh terhadap hubungan fiskal pusat dan daerah.

Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa kebijakan efisiensi nasional tidak melemahkan kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan publik. Mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Bagi Hasil perlu dievaluasi agar lebih adaptif terhadap kondisi fiskal masing-masing daerah. Daerah yang memiliki kapasitas fiskal lemah semestinya memperoleh pendampingan yang lebih intensif, baik dalam pengelolaan anggaran maupun penguatan sumber-sumber pendapatan.

Di sisi lain, pemerintah daerah harus berani melakukan reformasi anggaran. Belanja yang tidak produktif harus dipangkas terlebih dahulu sebelum mengurangi hak-hak pegawai. Transparansi APBD harus menjadi budaya, bukan sekadar kewajiban administratif. Masyarakat berhak mengetahui kondisi keuangan daerah secara terbuka sehingga setiap kebijakan sulit dapat dipahami bersama.

Kasus Tidore juga menunjukkan pentingnya komunikasi publik. Krisis fiskal tidak boleh dikelola dengan informasi yang simpang siur. Pemerintah harus menjelaskan kondisi yang sebenarnya, membuka data, serta membangun dialog dengan ASN, DPRD, akademisi, dan masyarakat sipil. Kepercayaan publik adalah modal utama dalam menghadapi masa-masa sulit.

Peristiwa ini hendaknya menjadi momentum bagi Presiden, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, DPR RI, dan seluruh pemerintah daerah untuk duduk bersama mengevaluasi arah desentralisasi fiskal Indonesia. Otonomi daerah tidak boleh berhenti pada pelimpahan kewenangan, tetapi harus diikuti dengan desain pembiayaan yang mampu menjamin keberlanjutan pelayanan publik.

Tidore telah memberikan pelajaran berharga kepada kita semua. Jangan sampai peristiwa ini dianggap sebagai persoalan daerah semata. Jika akar masalahnya tidak segera dibenahi, bukan tidak mungkin daerah-daerah lain akan menghadapi gejolak yang serupa.

Indonesia membutuhkan hubungan fiskal pusat dan daerah yang lebih adil, lebih adaptif, dan lebih berorientasi pada kepentingan rakyat. Sebab, tujuan utama desentralisasi bukan sekadar membagi kewenangan, melainkan memastikan bahwa setiap warga negara, di mana pun mereka tinggal, memperoleh pelayanan publik yang berkualitas.

Tidore telah membunyikan alarm. Kini saatnya negara menjawabnya dengan keberanian melakukan pembenahan, bukan sekadar meredam gejolak yang muncul di permukaan.

Penulis Adalah Hendra Hidayat, Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumatera Utara, Ketua Umum HMI Cabang Medan Periode 2011-2012, PB HMI 2016-2018