Brankas Miliaran vs Dapur Rakyat: Kapan Negara Berhenti Bocor?

BERITAHMI.COM – Di tengah gegap gempita pesta piala dunia yang hampir memasuki fase final, di Indonesia sajian berita kasus korupsi tetap update. Berita ini bukan sebagai kejutan untuk warga Indonesia, sebab, korupsi itu ibarat habit yang menggurita. Entah bagaimana menghentikannya.

Sajian bola piala dunia tentu masih lebih menarik dari semua suguhan berita hingga ke pelosok desa dan dusun. Namun, bila kasus korupsi ini terus mengalir, bagaimana Indonesia Emas 2045 dapat diaktualisasi kan? Anda yang bermukim di desa berteriak lantang: saya akan lawan!

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 23,36 juta orang Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, data Februari 2026. Di warung, harga beras, minyak, dan telur terus naik. Hampir semua harga naik. Kata penjual, plastik saja naik, apalagi kebutuhan pokok. Di saat yang sama, penyidik menemukan uang tunai ratusan miliar dalam brankas rumah pribadi oknum pejabat negara. Ibarat di negeri ini, beras naik karena doa sementara uang negara turun karena bancakan.

Kontras, ini bukan lagi ironi. Ini luka. Luka yang bernama korupsi. Penyakit kronis yang sulit disembuhkan. Sebab, di saat adzan berkumandang mengajak adil, ada tangan-tangan yang mengkhianati amanah.

Deretan Kebocoran yang Menganga

Publik kembali disuguhi daftar panjang kasus korupsi dengan nilai fantastis.

Pertama, kasus dugaan korupsi MBG. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang lahir dari niat baik untuk 82 juta anak Indonesia, justru terseret pusaran korupsi oleh oknum di lingkaran elit. Padahal setiap rupiah di dalamnya adalah pajak rakyat dan utang negara yang harus dibayar anak-cucu kita.

Kedua, korupsi tata niaga batu bara dan timah. Kejaksaan Agung menyebut potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun, untuk tata kelola timah, lima triliun untuk batu bara yang berdampak pada pemadaman listrik di sejumlah daerah. Angka tersebut bukan angka. Itu setara dua kali lipat anggaran pendidikan nasional satu tahun. Pula, setara membangun 100 rumah sakit tipe B di seluruh Indonesia.

Ketiga, brankas pejabat. Operasi tangkap tangan dan penggeledahan rumah oknum pejabat negara berkali-kali menemukan uang tunai ratusan miliar.

Brankas senilai 476 miliar dan 74 kg emas batangan yang disita polisi dari sebuah rumah di Sentul. Satu rumah, satu brankas, nilainya bisa untuk membangun 10 Puskesmas lengkap dengan dokter dan obatnya selama lima tahun.

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, sepanjang 2024 kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp279,9 triliun. Uang sebanyak itu cukup untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia, bukan?

Mengapa Bocornya Tidak Pernah Berhenti?

Korupsi bukan tentang “oknum nakal”. Ini soal sistem.

Pertama, Ongkos Politik itu Mahal. Caleg DPR bisa habis Rp5-15 Miliar untuk satu kursi. Kepala daerah bisa dua kali lipat. Dari mana uangnya? Jawabannya: proyek, bancakan APBN/APBD, dan kongkalikong dengan pengusaha. Logikanya sederhana. Keluar banyak, harus balik lebih banyak.

Kedua, Pengawasan Tambal Sulam. BPK menemukan, KPK menyidik, Kejaksaan menuntut. Tapi koordinasi lemah. Aset hasil korupsi sering tidak disita tuntas. Vonis ringan. Setelah lima tahun keluar, mereka tetap kaya raya. Tidak ada efek jera.

Ketiga, Impunitas dan Budaya Mewah. Ketika pejabat hidup hedon, pamer jet pribadi, pamer rumah mewah, pamer jam tangan mahal, pamer mobil mahal, maka pesan yang sampai ke bawah adalah: “jadi pejabat harus kaya”. Integritas kalah oleh gaya hidup.

Dampaknya Langsung ke Dapur Rakyat

Korupsi itu tidak abstrak. Dampaknya nyata dan langsung. Ratusan miliar tidur nyenyak di brankas pejabat, jutaan anak tidur dengan perut lapar.

Uang Rp300 Triliun dari Timah dan batu bara itu bisa untuk: Memberi KIP Kuliah 20 juta mahasiswa, atau memberi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp300 ribu untuk 10 juta keluarga miskin selama lima tahun, atau membangun 50.000 sekolah dengan 10 ruang kelas.

Uang ratusan miliar di satu brankas itu bisa untuk MBG satu juta anak selama satu tahun penuh.

Jadi ketika ada yang bilang “korupsi sedikit tidak apa-apa”, ingat. Yang “sedikit” itu adalah susu anak kita, obat di puskesmas, dan jalan di desa kita.

Resep Negara Aman dari Korupsi Sudah saatnya kita berhenti berwacana. Menurut Penulis Butuh tiga langkah tegas.

Pertama, hukum yang memiskinkan. Sahkan perampasan aset. Sita semua harta koruptor, istri, anak, dan cucu. Jatuhkan vonis maksimal. Beri efek jera sosial: coret dari jabatan publik seumur hidup.

Kedua, sistem yang transparan. Wajibkan LHKPN diumumkan secara terbuka dan diaudit publik. Anggaran pemerintah pusat dan daerah harus bisa diakses real-time oleh rakyat. Partai politik harus dibiayai negara secara layak agar tidak tergantung oligarki.

Ketiga, rakyat yang mengawal. Jangan Golput. Jangan jual suara. Gunakan aplikasi Lapor, kawal pembahasan APBD di DPRD. Ingat, di demokrasi, kedaulatan ada di tangan kita.

Negara ini tidak akan pernah aman dari korupsi selama dapur pejabat lebih kenyang daripada dapur rakyat.

Selama brankas di rumah pribadi terus terisi dari uang hasil korupsi, maka brankas negara akan terus bocor. Mereka kenyang dari brankas, kami kenyang dengan janji dan anak-anak kita kenyang angin.

Dan selama itu terjadi, anak-anak kita akan terus makan janji, bukan makan bergizi. Sudah waktunya kita memilih: mau menyelamatkan brankas pejabat, atau menyelamatkan masa depan bangsa?

Penulis Adalah :  Muliaty Mastura Yusuf, Wakil Sekretaris KAHMI Sulsel dan Penggiat Anti Korupsi