LABUHANBATU, BERITAHMI.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Labuhanbatu Raya melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, dan Labuhanbatu Utara. Organisasi mahasiswa tersebut menilai program yang digagas untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa justru menghadapi berbagai persoalan serius di tingkat pelaksanaan.
HMI menyoroti keberadaan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah selesai dibangun, namun hingga kini belum juga difungsikan. Padahal, fasilitas tersebut merupakan ujung tombak pelaksanaan Program MBG di daerah. Akibat tidak kunjung beroperasi, bangunan yang telah menghabiskan anggaran itu dikhawatirkan menjadi aset yang terbengkalai sebelum sempat memberikan manfaat kepada masyarakat.
Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya menegaskan bahwa keterlambatan operasional SPPG tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan administratif semata. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi antarlembaga dalam menjalankan program strategis nasional.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah hak anak-anak Indonesia, bukan sekadar proyek yang selesai di atas kertas. Gedung sudah berdiri, tetapi pelayanan tidak berjalan. Jika fasilitas yang telah dibangun tidak segera dioperasikan, maka pemerintah telah mengabaikan hak anak untuk memperoleh pelayanan gizi yang layak,” tegas Baginda Sagala Selaku Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya, Kamis (23/07/2026).
Berdasarkan hasil pemantauan HMI di lapangan, ditemukan sejumlah persoalan yang dinilai menghambat efektivitas Program MBG. Selain SPPG yang belum beroperasi, HMI juga menemukan belum adanya kejelasan mengenai operator, tenaga dapur, hingga mekanisme distribusi makanan. Persoalan lain yang mencuat adalah pendataan penerima manfaat yang belum akurat, distribusi yang belum merata di seluruh kecamatan, serta minimnya sosialisasi kepada sekolah maupun orang tua siswa.
Menurut HMI, berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG di Labuhanbatu Raya belum dikelola secara profesional. Jika tidak segera dibenahi, program yang seharusnya menjadi solusi terhadap persoalan gizi anak justru berpotensi kehilangan kepercayaan masyarakat.
Atas dasar itu, HMI Cabang Labuhanbatu Raya mendesak pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten untuk segera mengambil langkah konkret dengan mengoperasionalkan seluruh SPPG yang telah selesai dibangun paling lambat dalam satu bulan ke depan. HMI juga meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG guna memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Selain audit, HMI mendesak dibukanya ruang partisipasi publik dalam pengawasan program dengan melibatkan mahasiswa, akademisi, organisasi masyarakat, pihak sekolah, serta unsur masyarakat lainnya. Menurut HMI, pengawasan yang terbuka merupakan langkah penting agar Program MBG benar-benar berjalan sesuai tujuan dan tidak menjadi sekadar agenda seremonial.
Sebagai bentuk komitmen dalam mengawal kepentingan masyarakat, HMI Cabang Labuhanbatu Raya menegaskan akan terus mengawasi pelaksanaan Program MBG di tiga kabupaten. Organisasi tersebut juga memberikan peringatan bahwa apabila hingga akhir tahun 2026 seluruh SPPG yang telah selesai dibangun masih belum beroperasi tanpa alasan yang jelas, HMI siap menggelar aksi massa sebagai bentuk kontrol sosial dan desakan kepada pemerintah untuk segera menuntaskan persoalan tersebut.
“Kami tidak sedang mencari panggung. Kami sedang memperjuangkan hak anak-anak Labuhanbatu Raya agar memperoleh akses terhadap program yang telah dijanjikan negara. Program ini harus berjalan, bukan hanya menjadi papan nama dan bangunan kosong,” tutupnya.