Tauhid Dan Disorientasi Sebagai Hamba Dan Kholifah

Misi fundamental Kenabian Muhammad SAW, semenjak 15 abad lampau, adalah menjadikan Tauhied sebagai landasan kehambaan dan kekholifahan setiap manusia di muka bumi. Di atas landasan tauhied manusia menunaikan tugas kekholifan sekaligus tugas kehambaan kepada Allah sesuai keahlian, posisi, profesi apapun dan di tempat manapun manusia berada di hamparan bumi nun luas ini.

Emplementasi misi tawhied dalam risalah kenabian Muhammad ialah manusia hanya tunduk secara ikhlas tanpa pamrih kepada Allah SWT, alwahid, ashomad, alqohar, aljabar, almutakabbir. Penyerahan diri secara totalitas hanya kepada Allah semata. Allah tempat manusia bergantung, berharap untuk memperoleh kebaikan, kebahagiaan dan kekuasaan.

Tidak ada ruang pengingkaran bagi manusia. Hal demikian itu bermakna bahwa hanya manusia bertuhanlah yang bisa melaksanakan mandatan Tuhan, sebagai kholifahtullah filardi yang bisa meruntuhkan hegemoni, keangkuhaan kekuasaan feodalisme manusia dalam mengurus bumi maupun semesta raya, termasuk mengelola tata kehidupan, maupun penguasaan ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam. Bahwa sumber daya alam dikelola sebaik baiknya oleh manusia kholifatullah untuk pemanfaatan dan kemasalahatan bagi rakyat.

Untuk itu tata pengaturan bumi termasuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus diurus oleh negara secara tepat dan benar. Hal itu untuk membatasi sehingga pengelolaan sumber daya alam tidak boleh dikuasi hanya oleh segelintir orang kaum oligharc feodalist. Bila praktek pengelolaan sumber daya alam hanya diurus oleh segelintir orang tentu akan melahirkan kesenjangan sosial, dan polarisasi kelas sosial, yang kaya menjadi berjuasi, feodalis dan yang miskin menjadi proletariat, serta berbagai ketidakadilan sosial lainnya. Dan faktor ketidak adilan inilah menjadi sumber malapetaka yang akan menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketimpangan sosial yang diakibatkan ketidak adilan pars penyelenggara negara telah terjadi di berbagai tempat. Terutama daerah yang memiliki sumber daya alam, seperti kaltim, Riau, Ternate Maluku Utara, Morowali, Raja Empat, Sulawesi Tenggara.

Kebetulan dalam waktu yg berhimpitan saya berada di Maluku Utara daerah penghasil nekel dan rempa rempa, Kutai Kartanegara daerah penghasil batubara, gas, sawit, dan Rokan hulu daerah penghasil kelapa sawit, batubara.

Perjalanan perkaderan HMI di ketiga tempat pemilik sumber daya ini membuka mata saya untuk memotret lebih jelas tentang eksplorasi yang bersifat eksploitatif terhadap kekayaan sumber daya alam yang tidak berkeadilan, sehingga berdampak pada kerusakan ekosistem dan kemiskinan umat manusia yang berkelanjutan.

Tentu Pemahaman NDP Bab VI tentang keadilan sosial dan keadilan ekonomi, merupakan sumber nilai yang harus diinternalisasi (meminjam istilah Pather L. Berger)), sehingga menginstitusi menjadi etitude (sikap mental) cara pandang dan cara sikap kader HMI, sehingga pada saat kader HMI mendapat kepercayaan memimpin lembaga negara, maka hal itu menjadi agenda mision yang diperjuangkan dan direalisasi dalam bentuk kebijakan negara untuk terwujudnya tatanan masyarakat adil makmur yang diridlohi Allah SWT.

Keharusan kader HMI menunaikan tugas konstitusional untuk mensejahterakan rakyat, umat manusia, anak anak bangsa dari belenggu kemiskinan, kemelaratan, kebodohan dan berbagai bentuk ketertindasan lainnya adalah sebuah langkah ikhtiar yang harus ditunaikan oleh seorang kader alumni HMI guna memaknai tugas kekholifahan dan kehambaannya kepada Allah.

Fakta di lapangan menggambarkan, bahwa pada lapisan terbawah, terdapat realitas sosial yang paradoks, realitas sosial yang timpang, terasa getir dan pahit, tentu sungguh memilukan. Namun di saat yang bersamaan, ada kader alumni HMI menempati jabatan strategis penyelenggara pemerintahan, di saat itu pula terjadinya penguasaan, perampokan dan penghisapan sumber daya alam oleh segelintir pemilik modal, yang dilindungi oleh negara, bahkan atas nama negara. Pemilik modal bersekutu dengan penyelenggara negara menikmati kemewahan dunia dari kekayaan rakyat, di sisi lain rakyat kehilangan hak ekonomis tidak mempunya kekuatan politik untuk memperjuangkan hak haknya. Rakyat konon pemilik kedaulatan tak berdaya untuk memperhankan haknya yang sdh diatur dan dilindungi oleh konsititusi.

Potret tentang realitas sosial yang buram itu terus membesar, melebar, dan memanjang, di atas tanah yang kaya dengan sumber daya alam. Invasi modal asing menguasai tanah milik rakyat, modalnya tumbuh menjadi pohon, di sisi lain rakyat tumbang dan tak berdaya bangkit. Pertanyaannya di mana nilai, mision ideopol dan strategi taktik yang dipelajari oleh anak HMI pada semua jenjang taraining dan di semua level kepengurusan.

Ketidak pecayaan pada kader alumni HMI yang berada di lembaga lembaga atau birokrasi negara nampaknya tidak lagi dihindari. Mereka hanyalah skrup dari jaringan pemilik modal yang mengisi kekuasaan negara. Pertanyaan muncul di mana loyalitas, komitment dan militansi kader alumni HMI memperjuangkan mision organisasi HMI ? Mision HMI yang senantiasa diperjuangkan kader HMI ialah mewujudkan masyarakat adil makmur secara merata, tanpa diskriminasi. Dan alumni kader HMI berkewajinan meruntuhkan, melenyapkan semua hal yang bentuk penindasan terhadap rakyat. Penindasan kemanusiaan adalah bertentangan terhadap prinsip prinsip demokrasi dan hak azasi manusia.

Bendera HMI nampaknya kian buram, kusam, bahkan terkoyak koyak oleh hempasan badai, gelombang kapitalism yang membenamkan dan menghanyutkan kader HMI. Dalam kondisi demikian kader HMI bukan saja tiarap di balik hegemoni kapitalism, melainkan justeru turut menjadi bahagian dari agent kapitalis yang menindas rakyat. Kader alumni HMI terendus menjadi comparador, penghisap darah bangsanya sendiri.

Rokan Hulu,
18 Juni 2026

MHR Shikka Songge
Instruktur NDP.