Dugaan Penyelewengan Anggaran Pembangunan Grai KDMP di Malang Raya, HMI Desak BPKP Segera Audit
MALANG, BERITAHMI.COM – Anggaran pendapatan belanja negara (APBN), menanggung beban ekstra di mana ada program prioritas salah satunya KDMP di era prabowo-gibran. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyiapkan total Rp 240 triliun, dengan alokasi plafon pinjaman mencapai Rp 3 miliar per unit koperasi.
Untuk biaya pembangunan gerai sekitar Rp. 1.65 Miliyar juga sudah di atur Permen Keuangan Nomor 15 tahun 2026.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang menilai ada peyelewengan anggaran dalam pembangunan program tersebut. Menurut HMI, pembangunan gerai kesannya dipaksakan sehingga diduga tidak sesuai dengan spesifikasi materil yang seharusnya.
“Desakan ini merupakan langkah HMI Cabang Malang dalam mengadvokasi hak masyarakat, kami meminta instansi Terkait khususnya Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (DPKP), mengambil sikap serius dalam mengaudit keuangan pembangunan gerai di Malang Raya”, ujar Mirdan Idham Selaku Ketua Umum HMI Cabang Malang kepada Reporter Beritahmi.com, Kamis (30/07/2026).
Lebih lanjut, Organisasi Mahasiswa terbesar tersebut menegaskan bahwa anggaran yang kemudian di berikan kepada pelaksana pembangunan diduga di pangkas tanpa kejelasan. Sehingga memungkinkan ada peyelewengan anggaran dan kesannya memaksakan pelaksanaan pembangunan gerai.
“Kami menilai turunnya mutu bahan tersebut melemahkan masa guna gerai, sehingga tidak sampai masa guna sudah butuh renovasi kembali. ini jelas ada peyelewengan anggaran, kalau benar itu terjadi, kami akan terus memantau dan mengaudit pelaksanaan pembangunan tersebut. Jika BPKP tidak mengambil langkah untuk mengauditnya, kami akan sampaikan ini kepada publik dan DPRD agar segera menggunakan hak pengawasannya”, tegas mirdan.
HMI juga meminta agar anggaran yang sudah dikucurkan harus dihentikan.
“Dugaan penyelewengan anggaran ini segera di hentikan, mengingat progres pembangunan gerai belum selesai dengan apa yang di targetkan untuk kota batu, kabupaten malang dan kota malang, sehingga perlu di hentikan sementara dan di evaluasi pembangunannya secara menyeluruh”, pungkasnya.
Selain itu, HMI juga menyingung persoalan tata kelola KDMP agar di tata proporsional dan mempertimbangkan elemen pedagang lokal setempat.
“KDMP lahir dari gagasan Presiden, di publik menjanjikan, namun konsepnya secara utuh tidak bisa hidup dan tumbuh hanya dipikiran, perlu kemudian di selaraskan dengan realitas serta implementasi yang menghadirkan keadilan, kesejahteraan, yang jelas sebagai kebutuhan masyarakat, mengingat permasalahan yang ada pada kepala badan gizi nasional yang melakukan korupsi setelah program tersebut di implementasi”, tambahnya
Organisasi Agen Of Control ini menegaskan bahwa harus ada langkah secara empiris yang ouputnya sampai pada aksi advokasi, hadirnya dugaan tersebut kedepanya HMI masih melihat perkembangan.
“Kita lihat aja kedepan, ada progres atau tidak. Yang jelas kami akan terus pantau dan mengawalnya”, tutupnya.
