Menegakkan Benang yang Basah di Tengah Arus Politik Kekuasaan Dilema Kepemimpinan Prabowo–Gibran

BERITAHMI.COM – Politik kekuasaan selalu menghadirkan paradoks. Di satu sisi, kekuasaan membutuhkan stabilitas untuk menjalankan pemerintahan. Di sisi lain, demokrasi membutuhkan kontrol, kritik, dan oposisi agar kekuasaan tidak berjalan tanpa batas. Di sinilah pemerintahan Prabowo–Gibran menghadapi dilema yang tidak sederhana: bagaimana membangun pemerintahan yang kuat tanpa kehilangan keseimbangan demokrasi.

Pemerintahan Prabowo–Gibran memasuki fase politik yang ditandai oleh konsolidasi kekuasaan yang relatif luas. Pendekatan merangkul banyak kekuatan politik dapat dipahami sebagai strategi menciptakan stabilitas pemerintahan. Namun, dalam perspektif demokrasi, stabilitas politik tidak boleh diterjemahkan sebagai hilangnya ruang kritik. Sebab demokrasi bukan hanya tentang siapa yang menang dalam pemilu, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan setelah kemenangan itu dikendalikan oleh hukum, institusi, dan suara publik.

Di sinilah metafora “menegakkan benang yang basah” menemukan relevansinya. Pemerintah seolah dituntut melakukan pekerjaan yang sangat sulit: menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan politik, kepentingan ekonomi, dan kepentingan rakyat di tengah arus kekuasaan yang semakin kompleks.

Prabowo menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa kekuasaan yang kuat tidak identik dengan kekuasaan yang dominan. Kekuatan pemerintahan seharusnya diukur bukan dari seberapa sedikit kritik yang terdengar, melainkan dari seberapa kuat pemerintah mampu menerima kritik tanpa kehilangan arah kebijakan.

Sementara itu, posisi Gibran menghadirkan dimensi politik yang berbeda. Sebagai generasi yang lebih muda, ia berada dalam ruang ekspektasi publik yang besar. Kehadirannya bukan hanya dituntut sebagai simbol regenerasi, tetapi juga sebagai representasi politik generasi baru. Karena itu, tantangan Gibran adalah membuktikan bahwa regenerasi politik tidak berhenti pada pergantian usia, tetapi benar-benar menghadirkan cara berpikir baru dalam mengelola negara.

Dilema terbesar pemerintahan ini terletak pada hubungan antara kekuasaan dan institusi. Negara yang kuat membutuhkan institusi yang kuat. Pemerintahan yang efektif membutuhkan birokrasi yang profesional. Demokrasi yang sehat membutuhkan lembaga pengawasan yang independen. Jika seluruh kekuatan politik terlalu terkonsentrasi dalam satu orbit kekuasaan, maka risiko yang muncul bukan hanya lemahnya oposisi, tetapi juga berkurangnya mekanisme koreksi terhadap kebijakan pemerintah.

Dalam konteks itu, isu transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting. Perluasan peran lembaga strategis negara dan kebijakan ekonomi berskala besar menuntut tata kelola yang terbuka, profesional, dan dapat diawasi publik. Pengelolaan Danantara, misalnya, memperlihatkan betapa pentingnya pemisahan yang jelas antara fungsi investasi, kebijakan publik, dan kepentingan politik agar kepercayaan publik tetap terjaga. Sejumlah pengamat juga menyoroti perlunya transparansi dan kejelasan tata kelola dalam pengembangan peran Danantara.

Demikian pula dengan program-program populis seperti Makan Bergizi Gratis. Program tersebut memiliki tujuan sosial yang besar, tetapi semakin besar anggaran dan cakupan program, semakin besar pula tuntutan terhadap akuntabilitas, pengawasan, dan kualitas pelaksanaannya. Persoalan tata kelola, perubahan anggaran, dan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional menunjukkan bahwa kebijakan besar membutuhkan manajemen negara yang sama besarnya.

Dalam perspektif filsafat politik, kekuasaan yang baik bukanlah kekuasaan yang tidak pernah dikritik. Kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang mampu mengubah kritik menjadi koreksi dan koreksi menjadi kebijakan yang lebih baik.

Karena itu, pemerintahan Prabowo–Gibran perlu menjaga satu prinsip penting: jangan sampai stabilitas politik dibayar dengan melemahnya kontrol demokrasi. Stabilitas memang penting, tetapi stabilitas tanpa akuntabilitas dapat melahirkan stagnasi. Sebaliknya, kritik tanpa tanggung jawab juga dapat melahirkan kekacauan. Negara membutuhkan keseimbangan di antara keduanya.

Tantangan pemerintahan ini bukan sekadar bagaimana mempertahankan popularitas atau memenangkan pertarungan politik berikutnya. Tantangan yang jauh lebih besar adalah bagaimana meninggalkan warisan institusional yang sehat: birokrasi yang profesional, hukum yang berwibawa, ekonomi yang inklusif, dan demokrasi yang tetap memiliki ruang bagi perbedaan.

Pada akhirnya, Prabowo–Gibran sedang berhadapan dengan sebuah pertanyaan sejarah: apakah kekuasaan akan digunakan untuk memperkuat institusi negara, atau justru institusi negara semakin bergantung pada kekuatan kekuasaan?

Jawaban atas pertanyaan itu tidak ditentukan oleh pidato politik, melainkan oleh praktik pemerintahan sehari-hari.

Sebab rakyat tidak hanya membutuhkan pemerintah yang kuat. Rakyat membutuhkan pemerintah yang adil, transparan, dapat dikritik, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil atas nama negara.

Di tengah arus politik kekuasaan, menegakkan benang yang basah memang hampir mustahil. Tetapi justru di situlah kualitas kepemimpinan diuji. Sebab pemimpin besar bukan hanya mereka yang mampu memenangkan kekuasaan, melainkan mereka yang mampu mengendalikan kekuasaan agar tidak kehilangan arah.

Prabowo–Gibran pada akhirnya akan dinilai bukan hanya dari seberapa kuat mereka memegang kekuasaan, tetapi dari seberapa dewasa mereka menggunakan kekuasaan untuk menjaga demokrasi, memperkuat negara, dan menghadirkan keadilan bagi rakyat.

Penulis Adalah : Baharuddin Hafid, Akademisi Universitas Megarezky Makassar dan Alumni HMI.