Polemik BBM Bersubsidi di Merauke Tak Kunjung Usai, HMI Desak Satgas Perketat Pengawasan
MERAUKE, BERITAHMI.COM — Persoalan distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Merauke kembali menjadi sorotan.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Merauke mendesak Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Pengawas BBM agar memperketat pengawasan dan memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tepat sasaran serta tepat volume.
Sorotan tersebut muncul di tengah tingginya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Merauke.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi secara nasional dinilai telah mendorong masyarakat kelas menengah ke bawah beralih menggunakan BBM bersubsidi. Peralihan secara masif tersebut kemudian berdampak pada meningkatnya kepadatan antrean di SPBU.
HMI Cabang Merauke menilai kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat antara lain kecukupan stok BBM bersubsidi, antrean kendaraan yang membludak hingga mengganggu akses rumah dan usaha masyarakat di sekitar SPBU, serta dugaan mark up harga BBM bersubsidi oleh penjual eceran di pinggir jalan.
Selain itu, HMI juga menerima laporan masyarakat terkait dugaan penimbunan atau pengisian kendaraan secara berulang yang tidak sesuai dengan jatah yang telah ditetapkan.
Persoalan lain yang turut disoroti adalah dugaan adanya satu kendaraan yang memiliki lebih dari satu barcode untuk pengisian BBM bersubsidi.
Pemerintah sebenarnya telah melakukan langkah evaluasi. Pada 7 Juli 2026, Gubernur Provinsi Papua Selatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.10.8.1/37/VII/2026 tentang pengawasan kuota dan distribusi BBM tertentu jenis solar (JBT CN 48) serta BBM khusus penugasan Pertalite (JBKP RON 90).
Kebijakan tersebut diarahkan agar distribusi BBM bersubsidi dapat berlangsung secara tepat sasaran dan tepat volume. Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke juga telah membentuk Satgas Terpadu Pengawas BBM untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM di lapangan.
Namun, HMI Cabang Merauke menilai keberadaan regulasi dan Satgas belum sepenuhnya menjawab persoalan yang terjadi di lapangan.
Berdasarkan pemantauan HMI dan informasi yang diterima dari masyarakat, antrean kendaraan pengguna solar masih panjang. Bahkan, terdapat masyarakat yang disebut harus mengantre hingga tiga hari untuk mendapatkan pengisian di SPBU.
Kondisi serupa terjadi pada pengisian Pertalite. Antrean kendaraan roda dua maupun roda empat masih terjadi, bahkan sebagian masyarakat yang telah mengikuti antrean tidak mendapatkan pengisian karena stok Pertalite telah habis.
Di tengah kondisi tersebut, penjualan BBM bersubsidi secara eceran di pinggir jalan juga masih ditemukan. HMI turut menyoroti adanya laporan masyarakat mengenai lemahnya pengawasan terhadap persoalan distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Merauke.
HMI Cabang Merauke mendesak Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Satgas Terpadu Pengawas BBM untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal.
Pengawasan, menurut HMI, harus diperketat dan dilakukan secara konsisten di lapangan. Pemerintah diminta memastikan distribusi BBM bersubsidi tidak disalahgunakan serta dapat dinikmati masyarakat yang memang berhak.
HMI juga menilai persoalan antrean panjang, keterbatasan stok, penjualan eceran BBM bersubsidi, dugaan pengisian berulang, hingga persoalan barcode perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pihak terkait.
“Jangan sampai keberadaan Satgas hanya sebatas formalitas. Yang paling penting adalah memastikan pengawasan benar-benar berjalan di lapangan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” desak Irwan selaku Ketua Umum HMI Cabang Merauke dalam pers rilisnya yang diterima beritahmi.com, Senin, (10/08/2026).
HMI Cabang Merauke menegaskan bahwa persoalan BBM bukan sekadar masalah antrean di SPBU. Distribusi BBM bersubsidi menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi sehari-hari.
“Karena itu, pemerintah daerah diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Merauke,” tegas Irwan.
HMI Cabang Merauke mendesak pemerintah untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran, tepat volume, serta tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat.
