Diterjang Gelombang Zaman, Kader HMI Semakin Kokoh dan Bermanfaat Bagi Peradaban
BERITAHMI.COM – Batu karang tidak menjadi kokoh karena bebas dari gelombang. Ia bertahan karena terus di tempa. Ombak menguji struktur, mengikis bagian yang rapuh, dan meninggalkan yang kuat. Begitu pula kader HMI. Kader berkualitas bukan lahir dari kenyamanan, melainkan dari proses perkaderan yang disiplin, terukur, berjenjang, dan berkelanjutan. Dalam perspektif Al-Qur’an, manusia memang ditempatkan dalam ruang ujian untuk membuktikan kualitas amalnya (QS Al-Mulk: 2).
HMI lahir pada 5 Februari 1947, ketika Indonesia masih berada pada fase awal mempertahankan kemerdekaan. Prof. Drs. Lafran Pane bersama para mahasiswa pendiri HMI membaca kebutuhan zamannya: kemerdekaan politik harus diikuti pembangunan manusia terdidik, beriman, berilmu, dan memiliki tanggung jawab kebangsaan. Karena itu, sejarah HMI tidak semestinya dipahami sebatas romantisme masa lalu. Sejarah adalah mandat yang harus diterjemahkan menjadi kapasitas menghadapi masa depan.
Sejarah kaderisasi Islam Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kontribusi kader-kader HMI yang turut menginisiasi, membidani, atau mengembangkan berbagai organisasi seperti PII, IPNU, PMII, IMM, KAMMI dan organisasi lainnya. Namun, hubungan historis tersebut harus ditempatkan secara proporsional: masing-masing organisasi memiliki konteks kelahiran, basis sosial, tradisi intelektual, struktur kelembagaan dan orientasi perjuangan sendiri. Dalam perspektif manajemen organisasi, keberagaman itu justru membentuk ekosistem kaderisasi—sebuah jaringan yang memungkinkan distribusi gagasan, regenerasi kepemimpinan, pertukaran pengalaman dan perluasan pengabdian. Karena itu, perbedaan identitas kelembagaan bukan alasan untuk saling menegasikan, melainkan modal strategis untuk membangun human capital umat dan bangsa. Kaderisasi yang sehat tidak melahirkan manusia yang sibuk membesarkan sekat, tetapi manusia yang mampu memperbesar manfaat.
Persoalan utama HMI hari ini bukan kekurangan kader, melainkan bagaimana memastikan kualitas kader tetap relevan dengan kompleksitas zaman. Karena itu, kaderisasi harus dimulai dari perencanaan SDM: siapa yang direkrut, kompetensi apa yang dibangun, nilai apa yang ditanamkan, pengalaman apa yang diberikan, dan posisi apa yang kelak dapat diemban. Rekrutmen tanpa desain adalah mobilisasi massa. Perkaderan tanpa standar adalah rutinitas. Jabatan tanpa kompetensi adalah risiko organisasi.
Karena itu, calon kader harus direkrut secara strategis, dilatih melalui jenjang yang jelas, diasah melalui bacaan, diskusi, aksi dan refleksi, kemudian diberikan ruang aktualisasi sesuai kebutuhan kemahasiswaan, keumatan dan kebangsaan. Kaderisasi bukan sekadar mencetak anggota; kaderisasi adalah membangun manusia yang mampu berpikir, mengambil keputusan, memimpin dan mempertanggungjawabkan keputusan. Al-Qur’an menempatkan ukuran kemuliaan pada ketakwaan, bukan status sosial (QS Al-Hujurat: 13).
Kader juga harus diuji di lapangan. Komisariat, cabang, Badko, PB HMI dan lembaga-lembaga kekaryaan bukan sekadar jenjang struktural, melainkan laboratorium kepemimpinan. Di sanalah kader diuji dalam mengelola organisasi, konflik, anggaran, komunikasi publik, tekanan politik, perbedaan kepentingan dan tanggung jawab sosial. Semakin tinggi mandat, semakin tinggi pula tuntutan kompetensi dan integritas.
Jaringan vertikal dan horizontal—lokal, nasional hingga mondial—harus dibangun sebagai modal sosial dan intelektual, bukan jaringan transaksional. Kader harus mampu berjejaring dengan kampus, masyarakat sipil, dunia usaha, pemerintahan, lembaga profesi, komunitas global dan berbagai kekuatan sosial tanpa kehilangan independensi. Jaringan yang luas tanpa integritas hanya memperbesar daya rusak; jaringan yang luas dengan kompetensi memperbesar daya manfaat.
Karena itu, monitoring dan evaluasi tidak boleh menjadi formalitas administrasi. Setiap proses perkaderan harus memiliki target, indikator kompetensi, standar evaluasi, umpan balik dan mekanisme perbaikan. Pedoman Perkaderan HMI yang terus dirumuskan dan disempurnakan melalui forum konstitusional organisasi harus menjadi instrumen quality control. Organisasi yang serius terhadap masa depan tidak cukup bertanya berapa kader yang dilahirkan, tetapi kader seperti apa yang dihasilkan dan apa dampaknya bagi masyarakat.
Dalam perspektif wahyu, perubahan tidak datang dari langit tanpa ikhtiar manusia. Allah menegaskan, “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS Ar-Ra’d: 11). Prinsip ini menempatkan kader sebagai subjek perubahan. Maka istilah agent of change, iron stock, dan moral force harus berhenti sebagai jargon. Ia harus terlihat dalam keberanian berpikir, keteguhan moral, kualitas kerja dan keberpihakan kepada kebenaran.
Gelombang zaman hari ini jauh lebih kompleks: disrupsi teknologi, kecerdasan buatan, oligarki ekonomi, krisis ekologis, korupsi, ketimpangan, konflik agraria, kemunduran kualitas demokrasi, politik identitas dan banjir informasi. Kader HMI tidak cukup hanya memiliki militansi. Ia membutuhkan literasi hukum, ekonomi, politik, teknologi, ekologi dan kemampuan membaca geopolitik. Militansi tanpa pengetahuan mudah menjadi fanatisme; intelektualitas tanpa keberanian mudah berubah menjadi menara gading.
Pada akhirnya, filosofi batu karang bukan tentang menjadi keras, melainkan menjadi kuat tanpa kehilangan fungsi. Kader HMI harus seperti karang: tahan terhadap tekanan, tetapi memberi perlindungan; kokoh menghadapi gelombang, tetapi menjadi habitat bagi kehidupan; bertahan dalam perubahan, tetapi tetap memberi manfaat. Inilah hakikat perkaderan: membangun manusia yang beriman, berilmu, berintegritas, kompeten, adaptif dan berguna bagi masyarakat, bangsa, umat dan peradaban. HMI tidak boleh hanya mewarisi sejarah. HMI harus membuktikan bahwa sejarah itu masih mempunyai masa depan. Yakin Usaha Sampai.
Demikian
Penulis Adalah : Adv.Muhammad Taufik Umar Dani Harahap, SH., Praktisi Hukum, Instruktur HMI Cab. Medan dan Ketua Bidang Hukum & HAM MW KAHMI Sumut.
