Buku “Kekerasan dan Identitas (Identity and Violence: The Illusion of Destiny)” – Amartya Sen

Dimensi Jamak Kemanusiaan Menghadapi Ilusi Takdir: Resensi Kritis dan Analisis Komprehensif Buku Kekerasan dan Identitas Karya Amartya Sen

Buku karya Amartya Sen yang berjudul asli Identity and Violence: The Illusion of Destiny merupakan salah satu kontribusi teoretis paling signifikan dalam diskursus filsafat politik, sosiologi, dan ekonomi pembangunan pada awal abad kedua puluh satu. Di Indonesia, karya monumental ini diterjemahkan oleh Arif Susanto dan diterbitkan oleh penerbit Marjin Kiri. Dalam perkembangannya di pasar pustaka domestik, buku ini beredar di bawah dua judul yang saling berkaitan, yaitu Kekerasan dan Ilusi tentang Identitas pada edisi awal tahun 2007, serta Kekerasan dan Identitas pada edisi cetak ulang tahun 2016. Jembatan penerjemahan yang dilakukan oleh Arif Susanto berhasil mempertahankan ketajaman analitis, kelenturan prosa humanistik, serta kedalaman dialektika yang menjadi ciri khas penulisan Sen, sehingga memudahkan publik pembaca Indonesia untuk mencerna kritik epistemologis Sen terhadap reduksionisme sosial.

Sebagai seorang pemenang Nobel Ekonomi tahun 1998 yang memiliki perhatian mendalam pada dimensi etika dan kesejahteraan sosial, Sen tidak menulis buku ini semata sebagai ekonom teknokratis. Sebaliknya, ia memosisikan diri sebagai seorang humanis universal yang berupaya membongkar bagaimana kategorisasi manusia yang kaku dan mekanistis kerap kali digunakan sebagai landasan teoretis untuk membenarkan kebencian, konflik komunal, hingga tindakan terorisme global. Relevansi buku ini di Indonesia sangat tinggi mengingat posisi geografis dan sosiologis Indonesia sebagai negara yang sangat majemuk, di mana gesekan horizontal atas nama suku, ras, dan agama masih menjadi tantangan laten dalam integrasi nasional.

Akar Genealogis dan Trauma Historis Amartya Sen

Kerangka berpikir Amartya Sen mengenai hubungan kausalitas antara identitas dan kekerasan tidak dirumuskan dari ruang hampa akademis, melainkan berakar pada trauma eksistensial yang dialaminya secara langsung masa kecil. Pada tahun 1944, ketika Sen baru berusia sebelas tahun di Dhaka (sekarang ibu kota Bangladesh), ia menyaksikan fase akhir kekuasaan kolonial Britania yang diwarnai oleh kerusuhan komunal berdarah antara kelompok Hindu dan Muslim. Tragedi kemanusiaan yang paling membekas dalam ingatan Sen adalah pembunuhan terhadap Kader Mia, seorang buruh harian Muslim miskin.

Kader Mia ditikam dari belakang oleh sekelompok perusuh Hindu di sebuah kawasan yang mayoritas dihuni oleh penganut Hindu. Korban terpaksa memasuki wilayah yang tidak aman tersebut hanya untuk mencari pekerjaan kasar demi menghidupi keluarganya yang sedang kelaparan. Peristiwa tragis ini melahirkan dua pemahaman mendalam dalam diri Sen yang kemudian melandasi seluruh karya ilmiahnya:

• Manipulasi Identitas Tunggal: Para pelaku penyerangan tidak melihat Kader Mia sebagai sesama buruh miskin, sesama warga kelas pekerja, atau sesama manusia yang sedang berjuang menyambung hidup. Seluruh dimensi kemanusiaan Kader Mia yang kaya dan kompleks diperas dan disederhanakan secara kejam ke dalam satu label tunggal, yaitu “Muslim” yang diasosiasikan sebagai musuh.
• Keterkaitan Antara Ketidakbebasan Ekonomi dan Kerentanan Fisik: Kemiskinan ekstrem merupakan bentuk perampasan kapabilitas yang membuat individu kehilangan kebebasan substansial untuk melindungi diri mereka sendiri. Kader Mia tidak perlu mengorbankan nyawanya dengan pergi ke wilayah konflik sekiranya keluarganya memiliki jaminan ketahanan ekonomi yang memadai. Ketiadaan kebebasan ekonomi ini berkelindan dengan manipulasi identitas sektarian, menciptakan kombinasi mematikan yang menempatkan kelas sosial bawah sebagai martir dari konflik yang digerakkan oleh elite politik.

Pengalaman empiris ini diperkuat oleh pengamatan Sen terhadap bencana Kelaparan Benggala tahun 1943, di mana jutaan orang meninggal dunia bukan karena ketiadaan pasokan pangan secara absolut, melainkan karena kegagalan distribusi entitlements dan ketiadaan kebebasan politik demokratis untuk menyuarakan penderitaan rakyat miskin. Melalui integrasi ingatan masa kecil ini, Sen menunjukkan bahwa kekerasan fisik dan kelaparan sistemis selalu berakar pada kegagalan struktural masyarakat dalam mengakui kemajemukan identitas dan pentingnya kebebasan individu.

Polarisasi Teoretis: Identitas Tunggal versus Pengabaian Identitas

Dalam bab-bab awal buku ini, Sen membedah lanskap pemikiran akademis yang sering kali terjebak ke dalam dua kutub ekstrem yang sama-sama keliru dalam memperlakukan konsep identitas. Kutub pertama adalah “pengabaian identitas” (identity disregard), yang banyak dipraktikkan dalam teori ekonomi klasik. Pendekatan ini memandang manusia semata-mata sebagai pelaku rasional yang egois, bertindak murni atas dasar kalkulasi utilitas individu tanpa memiliki ikatan sosial, sejarah, atau rasa solidaritas kelompok.

Kutub kedua adalah “afiliasi tunggal” (singular affiliation) yang dianut oleh teori komunitarianisme dan kulturalisme kaku. Pandangan ini berasumsi bahwa identitas seseorang telah ditentukan sejak lahir oleh budaya, komunitas, atau agamanya, dan manusia tidak memiliki kebebasan rasional untuk memilih atau merumuskan ulang prioritas afiliasi tersebut. Sen mengajukan “pendekatan identitas majemuk” (plural identities) sebagai sintesis yang melampaui kedua kutub tersebut, dengan menegaskan bahwa manusia memiliki kebebasan substansial untuk menimbang secara rasional berbagai identitas yang melekat pada dirinya secara serempak.

Dimensi Analisis	Pengabaian Identitas (Identity Disregard)	Afiliasi Tunggal (Singular Affiliation / Komunitarianisme)	Pendekatan Identitas Majemuk Amartya Sen
Definisi Manusia	Pelaku rasional soliter yang didorong oleh kepentingan pribadi materiil.	Anggota kelompok yang identitasnya telah ditentukan secara kodrati oleh budaya atau agama.	Individu multidimensional yang secara serempak memiliki berbagai lapisan afiliasi sosial.
Peran Kebebasan Memilih	Mutlak di tingkat pasar individu, namun mengabaikan komitmen moral kelompok.	Nihil; individu dianggap sebagai tawanan dari tradisi dan warisan leluhurnya.	Sangat krusial; individu memiliki kapasitas bernalar untuk memilih prioritas identitasnya.
Asal Kekerasan	Ketimpangan distribusi sumber daya ekonomi secara mekanis.	Benturan kultural yang tak terhindarkan antar-kelompok yang berbeda garis keturunan.	Manipulasi politik yang mereduksi identitas majemuk menjadi satu dimensi agresif.
Solusi Perdamaian	Optimalisasi pasar bebas dan efisiensi alokasi modal ekonomi.	Pembatasan interaksi dan pelestarian sekat-sekat komunitas secara terpisah.	Penguatan nalar publik, kebebasan budaya, dan interaksi lintas batas kelompok.

Sen berargumen bahwa kegagalan mengenali pluralitas identitas ini melahirkan ilusi tentang takdir (illusion of destiny), sebuah doktrin berbahaya yang menyatakan bahwa manusia diprogram secara genetis atau kultural untuk bermusuhan dengan kelompok luar. Padahal, melalui penggunaan akal budi dan pilihan rasional, seseorang dapat terus menegosiasikan kesetiaannya. Sen memberikan contoh figur penyair Lord Byron, yang cinta mendalamnya terhadap tanah airnya, Inggris, dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan perjuangannya membela kemerdekaan Yunani. Koeksistensi identitas ini membuktikan bahwa rasa memiliki suatu kelompok tidak perlu berjalan seiring dengan permusuhan terhadap kelompok lain, asalkan individu diberikan kebebasan untuk bernalar tanpa terkungkung oleh doktrin komunitarian yang opresif.

Kritik Tajam terhadap Teori Benturan Peradaban

Salah satu sasaran kritik paling sengit dalam buku ini adalah tesis “Benturan Peradaban” (The Clash of Civilizations) yang dipopulerkan oleh ilmuwan politik Samuel Huntington. Huntington membagi populasi bumi ke dalam beberapa blok peradaban besar yang homogen dan mengklaim bahwa garis batas peradaban ini akan menjadi medan tempur utama konflik masa depan. Sen membongkar kelemahan epistemologis tesis ini melalui beberapa argumen kunci:

• Reduksionisme Satu Dimensi: Teori Huntington mengelompokkan manusia semata-mata berdasarkan kategori keagamaan atau rasial, mengabaikan fakta bahwa peradaban-peradaban tersebut sangat heterogen di dalamnya. Sebagai contoh, penyederhanaan India sebagai “peradaban Hindu” mengabaikan keberadaan populasi Muslim, Kristen, Sikh, Buddha, dan ateis yang turut membentuk dinamika sosial politik India sepanjang sejarah.
• Legitimasi Terhadap Bigotri: Sen memperingatkan bahwa teori akademis yang dikonstruksi secara serampangan seperti tesis Huntington dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kebencian sektarian yang kasar (cultivated theory can bolster uncomplicated bigotry). Para provokator politik menggunakan landasan teoretis ini untuk meyakinkan masyarakat bahwa konflik dengan kelompok luar adalah sebuah keniscayaan sejarah yang tidak dapat dihindari.
• Ketiadaan Dasar Sejarah yang Valid: Pembagian dunia menjadi kubu “Barat” yang diidentifikasikan secara eksklusif dengan nilai kebebasan, ilmu pengetahuan, dan demokrasi, vis-a-vis dunia “Non-Barat” yang dicap otoriter dan dogmatis, adalah pandangan ahistoris. Sejarah menunjukkan bahwa nilai-nilai toleransi, diskusi publik, dan pluralisme intelektual tumbuh subur di wilayah Timur jauh sebelum masa pencerahan Eropa, seperti yang terlihat pada kebijakan toleransi Kaisar Ashoka di India pada abad ketiga sebelum Masehi.

Sen menggambarkan dampak mematikan dari reduksionisme ini melalui studi kasus genosida Rwanda tahun 1994. Dalam tragedi kemanusiaan tersebut, para provokator ekstremis Hutu menekan para petani miskin Hutu di Kigali untuk melihat diri mereka murni sebagai kelompok “Hutu” yang bertugas membantai kelompok “Tutsi”. Seluruh lapisan identitas kemanusiaan para petani tersebut—sebagai sesama warga Kigali, sesama warga Rwanda, sesama orang Afrika, sesama pekerja kelas bawah, dan sesama umat manusia—sengaja dihilangkan melalui indoktrinasi sektarian tunggal yang sistematis. Tragedi ini membuktikan bahwa pembunuhan massal dapat terjadi ketika para arsitek teror berhasil menghapus kesadaran akan pluralitas identitas dari pikiran masyarakat.

Dekonstruksi Plural Monokulturalisme di Dunia Barat

Dalam menganalisis kebijakan pengelolaan keberagaman di negara-negara maju, khususnya di Inggris Britania, Sen melontarkan kritik keras terhadap model multikulturalisme yang keliru. Alih-alih menciptakan integrasi sosial yang harmonis, kebijakan pemerintah Barat sering kali terjebak ke dalam apa yang disebut Sen sebagai “plural monokulturalisme” (plural monoculturalism). Konsep ini merujuk pada kondisi di mana berbagai komunitas etnis atau agama dibiarkan hidup berdampingan secara fisik, namun terisolasi secara sosial di dalam sekat-sekat kebudayaan mereka masing-masing, mirip dengan potongan-potongan makanan di dalam wadah salad (salad bowl) tanpa ada interaksi riil yang damai.

Akar dari kegagalan plural monokulturalisme ini terletak pada kecenderungan pemerintah untuk menyerahkan otoritas representasi komunitas kepada para pemimpin agama tradisional. Sen mencontohkan kebijakan mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, yang melakukan konsultasi mengenai isu perdamaian dan terorisme langsung dengan para pemuka agama di “dalam komunitas Muslim”. Tindakan ini dinilai Sen sangat keliru karena menempatkan para pemuka agama sebagai perwakilan tunggal dari seluruh warga yang berlatar belakang Muslim. Pendekatan ini mengabaikan peran aktif organisasi-organisasi sipil, serikat pekerja, asosiasi profesional, dan kelompok intelektual yang juga beranggotakan warga Muslim namun memiliki visi sosial-politik sekuler atau progresif. Akibatnya, kebijakan tersebut justru memperkuat cengkeraman otoritas keagamaan konservatif di atas hak-hak individu anggota komunitasnya.

Lebih lanjut, Sen menentang keras pemberian dana publik untuk pendirian sekolah-sekolah berbasis agama (faith-based schools) bagi anak-anak imigran, seperti sekolah khusus Hindu, Muslim, atau Sikh di Inggris. Sen berpendapat bahwa institusi pendidikan seperti ini mengotak-ngotakkan anak didik sejak usia dini berdasarkan afiliasi keagamaan orang tua mereka, sebelum anak-anak tersebut memiliki kesempatan untuk mengembangkan kapasitas nalar dan memilih sendiri identitas mereka secara bebas. Akibatnya, anak-anak tumbuh dengan persepsi fragmentaris mengenai kehidupan sosial, yang pada gilirannya mempersempit ruang kebebasan budaya (cultural liberty) mereka. Sen mengilustrasikan pembatasan ini melalui nasib perempuan muda dari keluarga imigran konservatif di Barat, yang sering kali dijaga ketat oleh para tetua adat mereka agar tidak mengadopsi gaya hidup bebas masyarakat mayoritas, demi menjaga kemurnian budaya komunitas. Dalam skenario ini, pelestarian keberagaman budaya dicapai dengan mengorbankan kebebasan memilih dan hak asasi individu yang mendasar.

Sebagai alternatif, Sen menawarkan konsep “mono-pluralisme” atau multikulturalisme interaktif. Dalam model ini, keragaman budaya dihargai bukan sebagai nilai mutlak pada dirinya sendiri, melainkan sejauh keragaman tersebut lahir dari pilihan-pilihan bebas yang diambil secara sadar oleh warga negara yang setara. Fokus utama kebijakan negara harus dialihkan dari pemeliharaan sekat-sekat kultural tradisional ke penguatan institusi sipil yang memfasilitasi interaksi aktif, dialog terbuka, dan kolaborasi lintas kelompok di dalam ruang publik desegregasi.

Globalisasi dan Nalar Sempit Gerakan Anti-Barat

Dalam meninjau dinamika hubungan internasional, Sen memberikan catatan kritis terhadap gerakan kemasyarakatan yang menentang arus globalisasi. Sen menegaskan bahwa istilah “anti-globalisasi” sebenarnya merupakan sebuah kekeliruan konseptual. Sebagian besar demonstran yang turun ke jalan dalam forum-forum sosial global sebenarnya tidak menolak interaksi global itu sendiri; sebaliknya, mereka sedang mengekspresikan solidaritas kemanusiaan lintas batas terhadap ketimpangan kesejahteraan, kemiskinan, dan ketidakadilan distribusi ekonomi di tingkat global. Kesadaran etis lintas batas negara ini justru merupakan manifestasi nyata dari identitas global yang sangat kuat.

Penolakan mentah-mentah terhadap globalisasi dinilai Sen sangat berbahaya karena dapat memutus alur pertukaran gagasan, kemajuan teknologi, dan pengetahuan medis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin di negara-negara berkembang. Sen menyoroti bahwa sains dan matematika yang sering kali dicap sebagai “milik Barat” sebenarnya dibentuk melalui proses globalisasi historis yang panjang, yang melibatkan kontribusi pemikiran dari cendekiawan Cina, India, Persia, dan dunia Arab. Oleh karena itu, upaya melabeli nilai-nilai universal seperti metode ilmiah, kebebasan berbicara, dan demokrasi sebagai produk asing “Barat” yang harus ditolak merupakan bentuk kenaifan intelektual.

Sen menunjukkan bahwa gerakan yang mengusung sentimen “anti-Barat” (seperti glorifikasi berlebihan terhadap “nilai-nilai Asia” atau “syariat Islam politik”) sebagai bentuk resistensi terhadap dominasi kolonial sebenarnya menunjukkan ketergantungan psikologis yang penuh terhadap pihak asing. Dengan merumuskan identitas kelompok mereka semata-mata sebagai antitesis atau lawan dari Barat, mereka membiarkan cakrawala berpikir mereka didefinisikan secara negatif oleh agenda eksternal. Hal ini melahirkan apa yang disebut Sen sebagai “kebutaan nalar,” di mana individu menolak gagasan-gagasan global yang bermanfaat hanya karena prasangka asal-usul, sementara di saat yang sama mereka rentan dimanipulasi oleh para pemimpin radikal yang mengeksploitasi sejarah rasa sakit hati masa lalu demi memicu konflik horizontal.

Debat Akademis dan Batas-Batas Rasionalisme Sen

Meskipun buku Kekerasan dan Identitas diakui secara luas sebagai karya filsafat kemanusiaan yang sangat menginspirasi, pemikiran Amartya Sen tidak luput dari kritik tajam oleh para pemikir sosial lainnya. Para pengkritik menunjukkan adanya celah-celah konseptual dalam kerangka analisis Sen:

• Kelemahan Perspektif Historis: Sejarawan menilai Sen cenderung memperlakukan contoh-contoh sejarah secara instrumental untuk mendukung proposisi abstraknya, tanpa melakukan analisis mendalam terhadap struktur kekuasaan dan proses historis riil yang membentuk konflik tersebut. Pendekatan Sen dinilai terlalu didominasi oleh asumsi-asumsi teoretis liberal yang sering kali abai terhadap kekacauan kompromi politik di dunia nyata.
• Determinasi Kekuasaan Atas Nalar: Filsuf politik John Gray berpendapat bahwa argumen Sen terlalu optimis terhadap kekuatan nalar rasional individu dalam menghadapi mobilisasi kekerasan. Dalam situasi perang atau kerusuhan sektarian, para pelaku kekerasan tidak dapat diajak bernalar untuk menyadari persamaan identitas kemanusiaan mereka dengan para korban, karena tindakan mereka digerakkan oleh kepatuhan buta pada otoritas kelompok, hasrat kekuasaan, dan histeria massa yang meniadakan fungsi rasio secara total.
• Distingsi antara Identitas dan Identifikasi: Sosiolog seperti Dipesh Chakrabarty mengkritik Sen karena menyamakan proses internal pembentukan identitas personal (identity) dengan proses eksternal penandaan oleh orang lain (identification). Di bawah kondisi sosial normal, individu bebas mengafiliasikan dirinya pada berbagai kelompok. Namun, dalam pusaran konflik komunal, kebebasan memilih ini lenyap digantikan oleh mekanisme identifikasi paksa dari pihak luar.

Chakrabarty menggambarkan distingsi fatal ini melalui kesaksian korban kerusuhan Gujarat di India. Seorang korban Muslim bernama Prasad terpaksa memohon kepada para dokter di rumah sakit agar memanggilnya dengan nama Hindu untuk menyelamatkan nyawanya. Selama kerusuhan berlangsung, gerombolan massa menyusuri jalan-jalan dan memaksa orang-orang melepaskan celana mereka untuk memeriksa apakah mereka dikhitan—sebuah penanda fisik identitas keagamaan.

Dalam situasi ekstrem seperti ini, korban tidak memiliki ruang kebebasan budaya atau kapasitas bernalar untuk memilih prioritas identitasnya. Mereka diidentifikasi secara paksa, mutlak, dan fatal oleh para pelaku kekerasan berdasarkan penanda-penanda biologis atau geografis yang berada di luar kendali rasional mereka. Kritik-kritik ini membuktikan bahwa meskipun gagasan Sen mengenai pluralitas identitas secara teoretis sangat kuat, penerapannya di lapangan sering kali terbentur oleh realitas struktural kekuasaan dan kekerasan fisik yang menolak tunduk pada logika etika liberal.

Implementasi Konseptual dalam Konteks Kemajemukan Indonesia

Gagasan-gagasan Amartya Sen dalam buku ini menawarkan instrumen analitis yang sangat berharga untuk mengevaluasi dinamika sosial-politik kontemporer di Indonesia. Sebagai sebuah bangsa yang didirikan di atas konsensus keberagaman, Indonesia secara historis telah berhasil merumuskan model integrasi nasional yang mengakomodasi pluralitas identitas warga negaranya melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, ketahanan sosial Indonesia terus diuji oleh gelombang politisasi identitas sektarian yang kerap kali memicu kekerasan horizontal.

Dengan menerapkan perspektif teoretis Sen, dapat dipahami bahwa letup-letup konflik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia bukanlah akibat alami dari “benturan kebudayaan” yang tidak terhindarkan. Sebaliknya, konflik tersebut hampir selalu digerakkan oleh manipulasi politik yang dijalankan oleh para elite lokal yang memanfaatkan sentimen keagamaan atau kesukuan tunggal untuk memobilisasi massa kelas bawah yang rentan secara ekonomi. Para elite ini bertindak sebagai perajin teror (artisans of terror) yang secara sistematis mereduksi kesadaran kemajemukan masyarakat, mengubah warga negara multidimensi menjadi pasukan lapangan satu dimensi yang siap digerakkan untuk melakukan brutalitas.

Untuk memutus mata rantai kekerasan berbasis identitas ini, masyarakat Indonesia harus melakukan tiga langkah transformasi kultural dan struktural yang sejalan dengan refleksi kritis buku ini:

• Mengubah Cakrawala Pandang Kultural: Setiap warga negara harus melatih diri untuk tidak melihat sesamanya melalui kacamata reduksionisme identitas tunggal. Dalam interaksi sosial harian, masyarakat harus membiasakan diri untuk memandang individu lain pertama-tama sebagai sesama warga negara Indonesia dan sesama manusia yang memiliki kesetaraan hak, sebelum mengidentifikasi mereka berdasarkan afiliasi keagamaan atau suku bangsa tertentu.
• Mengikis Mentalitas Sentimen Pascakolonial: Rasa trauma, dendam kolektif, dan mentalitas inferioritas akibat sejarah kolonialisme masa lalu harus dikikis melalui rekonsiliasi budaya yang sehat. Sentimen-sentimen historis ini sering kali dipelihara oleh kelompok-kelompok konservatif untuk memicu pertentangan emosional antara “kita” (pribumi/suci) melawan “mereka” (asing/barat/kafir), yang pada akhirnya justru merusak rajutan kohesi sosial domestik.
• Melawan Kebodohan Struktural Melalui Pendidikan Non-Sektarian: Lembaga pendidikan di Indonesia harus direformasi agar tidak menjadi agen pemilah sosial. Negara perlu memastikan bahwa kurikulum sekolah tidak terjebak pada penguatan dogma sektarian yang eksklusif, melainkan berfokus pada pengajaran nalar kritis, dialog lintas iman, dan penghargaan terhadap kebebasan budaya. Hanya dengan pendidikan yang berorientasi pada kemanusiaan universal, tunas-tunas muda bangsa dapat diselamatkan dari perangkap ilusi takdir yang mematikan.

Upaya membangun harmoni sosial di Indonesia yang majemuk ini pada akhirnya mensyaratkan adanya komitmen kolektif untuk menjaga agar akal sehat tidak dikalahkan oleh prasangka kelompok. Seperti yang dituliskan dengan sangat indah oleh Amartya Sen pada bagian akhir bukunya, “Kita harus memastikan, terutama sekali, bahwa pikiran kita tidak dibelah oleh kaki langit”. Kutipan ini menjadi peringatan keras sekaligus harapan bahwa perdamaian sejati hanya dapat tegak berdiri ketika manusia menolak dibatasi oleh sekat-sekat imajiner yang diciptakan oleh para penyebar kebencian.