Seri III: Oligarki dan Lahirnya Kebijakan Elitis
BERITAHMI.COM | Sidrap—Salah satu kritik terbesar terhadap demokrasi modern bukanlah bahwa rakyat kehilangan hak memilih, melainkan bahwa kemampuan rakyat untuk memengaruhi arah kebijakan dapat melemah ketika akses terhadap kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir kelompok.
Dalam ilmu politik, kondisi ini sering dikaji melalui konsep oligarki, yaitu situasi ketika aktor-aktor yang memiliki sumber daya ekonomi, politik, atau sosial yang besar memiliki pengaruh yang jauh lebih kuat dibandingkan warga negara pada umumnya.
Ilmuwan politik seperti Robert Michels telah lama mengemukakan bahwa organisasi besar cenderung melahirkan dominasi elite.
Jeffrey Winters kemudian menjelaskan bahwa oligarki tidak selalu identik dengan kediktatoran; ia juga dapat hadir dalam sistem demokrasi ketika pemilik sumber daya memiliki kemampuan luar biasa untuk mempertahankan dan memperluas pengaruhnya.
Dalam konteks tersebut, demokrasi tetap berlangsung, pemilu tetap diadakan, tetapi distribusi pengaruh terhadap kebijakan menjadi tidak seimbang.
Dampaknya adalah munculnya kebijakan yang dipandang lebih mengakomodasi kepentingan kelompok yang memiliki akses kuat terhadap pusat kekuasaan daripada kebutuhan masyarakat luas.
Persepsi semacam ini dapat berkembang ketika publik melihat adanya ketimpangan antara prioritas kebijakan dan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari, seperti pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, atau kesejahteraan.
Karena itu, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari kebebasan memilih, tetapi juga dari keterbukaan proses penyusunan kebijakan, transparansi, akuntabilitas, dan sejauh mana berbagai kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk didengar.
Semakin luas partisipasi publik dan semakin kuat mekanisme pengawasan, semakin kecil ruang bagi dominasi kelompok tertentu dalam menentukan arah negara.
Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang hanya menghasilkan pemenang pemilu, melainkan demokrasi yang memastikan bahwa setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat, bukan hanya kepada kelompok yang memiliki pengaruh terbesar.
Penulis Adalah : Dr. Buhari Fakkah, Dosen UMS Rappang Sidrap dan Alumni HMI.
