KETIKA KETUA PEMUDA TERGODA HEDONISME

BERITAHMI.COM | Makassar—Ada sesuatu yang jauh lebih serius daripada sekadar foto, video, atau kabar tentang seorang Ketua KNPI yang berada di tempat hiburan malam.

Yang sedang dipertaruhkan sesungguhnya adalah marwah kepemudaan.

Sebab ketika seorang pemimpin organisasi pemuda terseret dalam kontroversi gaya hidup, publik tidak hanya bertanya: “Apa yang dilakukan?” Publik mulai bertanya lebih jauh: “Nilai apa yang sedang direpresentasikan?”

Di titik inilah persoalannya menjadi politis sekaligus sosiologis.

Ketua organisasi pemuda bukan manusia tanpa dosa. Ia memiliki hak atas kehidupan pribadinya. Tetapi ketika seseorang menerima mandat sebagai representasi ribuan pemuda, setiap tindakan publiknya akan memperoleh makna sosial yang lebih besar daripada tindakan warga biasa.

Jabatan mengubah makna sebuah tindakan.

Pergi ke suatu tempat mungkin merupakan tindakan personal bagi seorang individu. Tetapi bagi seorang ketua organisasi kepemudaan, tindakan yang sama dapat berubah menjadi simbol institusional.

Itulah sebabnya isu ini tidak boleh dibaca sekadar sebagai gosip tentang kehidupan pribadi seorang ketua. Ia harus dibaca sebagai ujian terhadap integritas kepemimpinan pemuda.

Dari Idealisme ke Hedonisme

Kita sedang hidup dalam zaman ketika keberhasilan semakin sering diukur melalui apa yang terlihat.

Mobil yang digunakan. Tempat yang dikunjungi. Lingkaran pergaulan. Gaya berpakaian. Jumlah pengikut media sosial. Bahkan kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Pierre Bourdieu menyebut fenomena semacam ini melalui konsep modal simbolik. Status seseorang tidak hanya ditentukan oleh kekayaan material, tetapi juga oleh bagaimana ia memperoleh pengakuan, prestise, dan legitimasi sosial.

Masalahnya muncul ketika modal simbolik berubah menjadi gaya hidup simbolik.

Jabatan organisasi kemudian bukan lagi instrumen pengabdian, tetapi menjadi tiket memasuki ruang-ruang prestise.

Aktivisme berubah menjadi tangga sosial.

Organisasi berubah menjadi arena reproduksi kekuasaan.

Dan idealisme perlahan digantikan oleh politik pencitraan.

Inilah yang seharusnya dicemaskan oleh KNPI.

Sebab organisasi pemuda seharusnya melahirkan pemimpin yang mampu mengatakan tidak terhadap godaan kekuasaan, bukan justru melahirkan generasi yang berlomba menikmati fasilitas kekuasaan.

Ketua Bukan Sekadar Pemegang Stempel

Erving Goffman melalui perspektif dramaturginya menjelaskan bahwa kehidupan sosial memiliki panggung depan (front stage) dan panggung belakang (back stage).

Dalam kehidupan biasa, seseorang mungkin memiliki ruang privat yang berbeda dengan ruang publik.

Namun seorang pemimpin organisasi publik menghadapi persoalan yang lebih kompleks.

Ia memiliki peran simbolik.

Apa yang dilakukan di panggung publik akan membentuk persepsi masyarakat terhadap institusi yang dipimpinnya.

Karena itu, seorang ketua KNPI harus menyadari satu hal sederhana:

Anda boleh memiliki kehidupan pribadi, tetapi jabatan Anda memiliki konsekuensi sosial.

Ini bukan tuntutan agar pemimpin menjadi manusia suci.

Ini adalah konsekuensi dari mandat.

Ketika seseorang menerima jabatan, ia menerima bukan hanya kewenangan, tetapi juga ekspektasi moral.

Masalahnya Bukan Tempat Hiburan, Tetapi Keteladanan

Di sini kita perlu berhati-hati.

Tidak semua orang yang datang ke tempat hiburan malam otomatis melakukan tindakan tercela. Tidak setiap kehadiran merupakan pelanggaran hukum atau kode etik.

Karena itu, publik tidak boleh berubah menjadi hakim massa.

Tetapi seorang pemimpin juga tidak boleh menggunakan alasan “itu kehidupan pribadi saya” untuk menghindari pertanggungjawaban etik jika tindakannya memang bertentangan dengan norma organisasi yang dipimpinnya.

Inilah perbedaan antara hak pribadi dan tanggung jawab publik.

Hak pribadi harus dihormati.

Tetapi tanggung jawab publik juga harus dijalankan.

Karena itu, jalan keluarnya bukan hujatan, bukan pula pembelaan membabi buta.

Jalan keluarnya adalah klarifikasi.

Jika benar, akui.

Jika salah, bantah dengan bukti.

Jika melanggar, bertanggung jawablah.

Dan jika kesalahan itu telah merusak kepercayaan publik secara serius, maka jangan takut mengambil konsekuensi.

Ketika Organisasi Menjadi Kendaraan Kekuasaan

Robert Michels pernah memperkenalkan apa yang dikenal sebagai “iron law of oligarchy”—hukum besi oligarki.

Dalam banyak organisasi, kata Michels, kekuasaan cenderung terkonsentrasi pada kelompok kecil elite. Organisasi yang pada awalnya dibangun atas nama kepentingan bersama dapat perlahan berubah menjadi alat mempertahankan kepentingan elite organisasi.

Teori ini relevan untuk membaca organisasi kepemudaan hari ini.

Pertanyaan pentingnya adalah:

Apakah organisasi masih menjadi sekolah kader atau sudah menjadi sekolah kekuasaan?

Apakah jabatan ketua diperjuangkan karena ingin membangun generasi atau karena memberikan akses terhadap kekuasaan?

Apakah musyawarah menjadi ruang mencari gagasan atau sekadar mekanisme memenangkan kandidat?

Apakah organisasi menjadi rumah kader atau berubah menjadi kendaraan menuju jabatan politik?

Jika pertanyaan-pertanyaan itu mulai sulit dijawab, berarti problemnya bukan lagi personal.

Problemnya sudah struktural.

Gramsci dan Perebutan Hegemoni Moral

Antonio Gramsci mengajarkan bahwa kekuasaan tidak hanya dipertahankan melalui kekuatan politik, tetapi juga melalui hegemoni—kemampuan membuat nilai tertentu diterima sebagai sesuatu yang normal.

Hari ini kita menyaksikan kemungkinan lahirnya sebuah hegemoni baru:

bahwa menjadi aktivis berarti boleh menikmati gaya hidup elite; bahwa jabatan adalah fasilitas; bahwa popularitas lebih penting daripada integritas; dan bahwa moralitas adalah urusan pribadi.

Jika logika ini diterima tanpa kritik, maka terjadi perubahan besar dalam budaya organisasi.

Yang dahulu dianggap memalukan menjadi biasa.

Yang dahulu dianggap tidak pantas menjadi gaya hidup.

Yang dahulu dipertanyakan secara moral akhirnya dianggap sebagai hak pribadi.

Inilah bahaya sesungguhnya.

Bukan satu malam di sebuah tempat.

Tetapi normalisasi sebuah budaya.

Pemuda Jangan Kehilangan Kompas

KNPI memiliki sejarah panjang sebagai ruang artikulasi kepentingan pemuda.

Di dalam ekosistemnya terdapat organisasi dengan tradisi keagamaan, kebangsaan, intelektualisme dan gerakan sosial.

Karena itu, standar moralnya tidak mungkin hanya mengikuti logika pasar hiburan.

Pemuda tidak boleh menjadi korban dari budaya konsumtif yang menjadikan kesenangan sebagai ukuran keberhasilan.

Di tengah generasi yang menghadapi pengangguran, ketimpangan, krisis pendidikan, narkotika, kekerasan digital, intoleransi, kesehatan mental, perubahan teknologi dan ancaman disrupsi pekerjaan, energi organisasi pemuda seharusnya diarahkan kepada produksi solusi.

Bukan produksi sensasi.

Pemuda harus kembali menjadi kekuatan moral.

Bukan sekadar generasi yang viral, tetapi generasi yang bernilai.

Yang Diperlukan Bukan Penghakiman, Tetapi Standar Etik

Jika KNPI ingin menjadi organisasi modern, maka persoalan seperti ini tidak boleh diselesaikan berdasarkan selera politik.

Tidak boleh ada standar ganda.

Ketua, sekretaris, anggota, maupun elite organisasi harus tunduk pada aturan yang sama.

Jika ada dugaan pelanggaran etik, lakukan pemeriksaan secara objektif.

Jika tidak terbukti, pulihkan nama baik.

Jika terbukti, berikan sanksi sesuai aturan.

Dan jika pelanggaran tersebut menyangkut kehormatan institusi, maka konsekuensinya harus proporsional.

Inilah yang disebut tata kelola organisasi modern.

Bukan berdasarkan siapa yang kuat.

Bukan berdasarkan siapa yang punya banyak pendukung.

Bukan berdasarkan siapa yang dekat dengan kekuasaan.

Tetapi berdasarkan aturan.

Mundur Bukan Selalu Kalah

Ada satu prinsip politik yang sering dilupakan:

seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari keberhasilannya mempertahankan jabatan, tetapi juga dari keberaniannya mempertahankan kehormatan jabatan.

Jika suatu hari terbukti seorang ketua melakukan pelanggaran etik yang serius, pengunduran diri tidak harus dibaca sebagai kekalahan.

Justru bisa menjadi bentuk pertanggungjawaban tertinggi.

Karena ada saatnya seorang pemimpin harus memilih:

mempertahankan kursi atau menyelamatkan marwah.

Kursi hanya memiliki masa jabatan.

Tetapi kehormatan meninggalkan jejak sejarah.

Dari KNPI Kita Belajar

Kontroversi ini seharusnya menjadi momentum bagi KNPI Makassar untuk melakukan evaluasi yang lebih besar.

Bukan hanya terhadap satu orang.

Tetapi terhadap budaya organisasinya.

Apakah kaderisasi masih berjalan?

Apakah kode etik masih hidup?

Apakah organisasi masih memiliki standar keteladanan?

Apakah pemuda yang duduk sebagai pimpinan benar-benar memahami bahwa jabatan adalah amanah?

Dan yang paling penting:

Apakah KNPI masih ingin menjadi sekolah kepemimpinan atau sedang berubah menjadi sekolah menikmati kekuasaan?

Pertanyaan itu jauh lebih penting daripada siapa yang datang ke mana.

Sebab persoalan terbesar kepemudaan hari ini bukan kurangnya orang pintar.

Kita punya banyak orang pintar.

Bukan pula kurangnya orang terkenal.

Kita bahkan terlalu banyak orang yang ingin terkenal.

Yang semakin langka adalah orang yang tetap berintegritas ketika memiliki kekuasaan.

Di situlah ujian sesungguhnya.

Hedonisme menawarkan kesenangan.

Kekuasaan menawarkan privilese.

Popularitas menawarkan tepuk tangan.

Tetapi integritas menuntut keberanian untuk berkata tidak.

Dan justru karena berkata “tidak” itulah seorang pemimpin layak disebut pemimpin.

Maka kasus ini semestinya menjadi alarm bagi seluruh organisasi kepemudaan di Makassar:

Jangan sampai generasi yang seharusnya menjadi pelopor perubahan justru menjadi korban budaya hedonisme yang mereka biarkan tumbuh.

Pemuda tidak membutuhkan pemimpin yang sempurna.

Pemuda membutuhkan pemimpin yang jujur, bertanggung jawab dan berani mempertanggungjawabkan setiap tindakannya.

Sebab pada akhirnya, jabatan akan selesai.

Popularitas akan hilang.

Kekuasaan akan berganti.

Tetapi integritas akan menjadi warisan.

Dan sejarah selalu memiliki cara sendiri untuk membedakan:

siapa yang menggunakan jabatan untuk membesarkan dirinya, dan siapa yang menggunakan jabatan untuk membesarkan generasinya.

Oleh: Baharuddin Hafid (Akademisi Universitas Megarezky Makassar/Mantan Pengurus DPP KNPI)