KONSEP DIRI KADER HMI-WATI  

Manifestasi Kesadaran Diri Menuju Pembentukan Kader Muslimah Intelektual, Mandiri, dan Penggerak Pembaharuan  

Beritahmi.com | Bulukumba—Menjadi HMI-Wati tidak semestinya berhenti pada identitas sebagai anggota organisasi, apalagi sekadar melekat pada status sebagai perempuan yang berhimpun di HMI.

Di balik identitas tersebut terdapat pertanyaan yang lebih mendasar: siapa diri seorang HMI-Wati, nilai apa yang membentuk dirinya, dan untuk apa seluruh proses perkaderan dijalani?

Pertanyaan mengenai konsep diri menjadi penting karena kaderisasi pada hakikatnya bukan hanya proses transfer pengetahuan, melainkan proses pembentukan manusia.

Dalam kerangka Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI, manusia ditempatkan dalam relasi dengan Tuhan, dirinya sendiri, dan realitas sosial; manusia bukan sekadar objek sejarah, tetapi memiliki tanggung jawab sebagai khalifah untuk mengelola kehidupan berdasarkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

Dengan demikian, konsep diri kader HMI-Wati semestinya bertolak dari kesadaran bahwa dirinya memiliki dimensi spiritual sekaligus tanggung jawab sosial.

Dalam perspektif psikologi humanistik Carl Rogers, konsep diri berkaitan erat dengan bagaimana seseorang memahami dirinya dan membangun kesesuaian antara pengalaman, kesadaran, serta tindakan.

Rogers menggunakan konsep congruence untuk menggambarkan keadaan ketika pengalaman seseorang selaras dengan gambaran dirinya; manusia yang berkembang secara sehat adalah manusia yang terbuka terhadap pengalaman, mampu menerima dirinya, dan terus bergerak menuju aktualisasi potensi.

Bagi HMI-Wati, gagasan ini dapat diterjemahkan sebagai kebutuhan untuk membangun kejujuran intelektual dan personal: tidak menciptakan citra “kader ideal” hanya untuk memenuhi ekspektasi organisasi, tetapi sungguh-sungguh mengenali kekuatan, kelemahan, kegelisahan, minat, dan potensinya.

Kaderisasi akan kehilangan makna apabila seorang kader hanya pandai menghafal nilai-nilai perjuangan tetapi tidak pernah menguji nilai tersebut dalam dirinya sendiri.

Namun, kesadaran terhadap diri tidak pernah berlangsung dalam ruang yang sepenuhnya kosong. Seorang HMI-Wati dibentuk oleh keluarga, pendidikan, agama, kebudayaan, organisasi, lingkungan pertemanan, bahkan media sosial.

Di sinilah teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menjadi relevan. Mereka menjelaskan bagaimana pengetahuan dan pemahaman yang hidup dalam masyarakat dapat membentuk realitas bersama dan kemudian menjadi dasar tindakan sosial.

Dalam konteks HMI-Wati, konstruksi sosial dapat terlihat dari berbagai anggapan tentang bagaimana “perempuan ideal” seharusnya berpikir, berbicara, memimpin, berpakaian, bahkan menentukan masa depannya.

Karena itu, kader perlu memiliki kemampuan membedakan antara nilai keislaman yang prinsipil, hasil pemikiran manusia, tradisi organisasi, dan konstruksi budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Pada titik inilah perkaderan HMI harus menghasilkan kesadaran kritis, bukan sekadar kepatuhan. Paulo Freire melalui konsep conscientization memandang pendidikan sebagai proses membangun kesadaran kritis terhadap realitas sosial, sehingga manusia mampu membaca kontradiksi yang ada dan mengambil tindakan untuk mengubah realitas tersebut.

Pendidikan yang dialogis tidak menjadikan peserta didik sebagai wadah kosong yang hanya menerima pengetahuan, tetapi sebagai subjek yang berpikir dan bertindak.

Jika konsep tersebut dibawa ke dalam perkaderan HMI-Wati, maka forum-forum kaderisasi seharusnya tidak hanya bertanya “apa yang harus dipahami?”, tetapi juga “mengapa realitas ini terjadi?”, “siapa yang diuntungkan?”, “siapa yang dirugikan?”, dan “apa yang dapat dilakukan kader?” Kesadaran menjadi bernilai ketika ia melahirkan keberanian untuk melakukan perubahan.

Kesadaran kritis tersebut perlu diarahkan oleh NDP HMI agar tidak kehilangan orientasi transendental. Di sinilah karakter perkaderan HMI memiliki kekhasan.

Kesadaran kritis dalam tradisi Freire dapat membantu kader membaca struktur sosial, sementara NDP memberikan orientasi nilai agar pembacaan tersebut tidak berhenti pada kritik sosial semata.

Dalam perspektif keislaman, manusia memiliki hubungan fundamental dengan Tuhan dan sekaligus tanggung jawab terhadap kehidupan.

Karena itu, intelektualitas kader HMI-Wati seharusnya tidak melahirkan kesombongan pengetahuan, melainkan kesadaran pengabdian.

Pengetahuan bukan tujuan akhir, tetapi instrumen untuk mendekatkan manusia kepada kebenaran dan menghadirkan kemaslahatan dalam kehidupan.

Dalam konteks inilah gagasan feminisme Islam dapat ditempatkan secara kritis. Pemikiran Amina Wadud, misalnya, berupaya membaca kembali relasi laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur’an dengan menekankan prinsip tauhid, takwa, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah.

Sejumlah kajian atas pemikirannya menunjukkan bahwa Wadud mendorong pembacaan Al-Qur’an yang holistik dengan memperhatikan konteks pewahyuan, struktur teks, dan pandangan dunia Al-Qur’an.

Bagi HMI-Wati, perspektif ini tidak harus diterima secara dogmatis, tetapi dapat menjadi perangkat intelektual untuk menguji apakah suatu praktik yang mengatasnamakan agama benar-benar bersumber dari prinsip keadilan Islam atau justru merupakan konstruksi sosial yang telah memperoleh legitimasi keagamaan.

Dengan demikian, keberpihakan kepada perempuan tidak harus diposisikan sebagai antitesis terhadap Islam, melainkan dapat dibangun melalui pembacaan kritis terhadap sumber-sumber Islam.

Akan tetapi, menjadi HMI-Wati yang kritis bukan berarti menjadikan perempuan dan laki-laki sebagai dua kelompok yang harus selalu dipertentangkan.

Kesetaraan dalam perspektif Islam harus diletakkan dalam kerangka martabat, tanggung jawab, keadilan, dan kesempatan untuk mengembangkan potensi.

Persoalan yang harus dilawan bukanlah laki-laki sebagai jenis kelamin, melainkan ketidakadilan sebagai struktur dan perilaku.

Di sinilah kader HMI-Wati perlu membangun perspektif yang lebih matang: mampu mengkritik patriarki tanpa membenci laki-laki, mampu memperjuangkan kesetaraan tanpa kehilangan identitas keislaman, dan mampu menerima modernitas tanpa menanggalkan fondasi etik agama.

Posisi tersebut membutuhkan kedewasaan berpikir karena tidak semua gagasan Barat harus ditolak dan tidak semua gagasan Barat pula harus diterima tanpa kritik.

Kemandirian kemudian menjadi konsekuensi logis dari kesadaran diri. Kader HMI-Wati yang sadar terhadap dirinya tidak semestinya terus bergantung pada validasi orang lain, senioritas, struktur organisasi, atau bahkan popularitas media sosial.

Ia harus mampu mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan pertimbangan moral yang matang.

Dalam kerangka Rogers, perkembangan menuju pribadi yang autentik berkaitan dengan kemampuan menjadi lebih terbuka terhadap pengalaman dan memiliki otoritas evaluasi dalam dirinya sendiri.

Jika diterjemahkan ke dalam konteks kaderisasi, kemandirian berarti keberanian berpikir sendiri tanpa kehilangan kemampuan mendengar orang lain.

Ia bukan individualisme, melainkan kemampuan berdiri tegak secara intelektual sekaligus bertanggung jawab secara sosial.

Pada tahap berikutnya, kader HMI-Wati perlu bergerak dari kesadaran personal menuju kesadaran kolektif.

Di sinilah gagasan Antonio Gramsci mengenai intelektual organik menjadi relevan.

Bagi Gramsci, intelektual tidak hanya berarti akademisi atau orang yang bekerja dengan gagasan, tetapi juga mereka yang menjalankan fungsi intelektual dalam menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan sosial serta mendidik masyarakat.

HMI-Wati tidak cukup menjadi perempuan yang berprestasi secara individual.

Ia perlu mengubah pengetahuannya menjadi daya sosial: menulis, melakukan riset, mendampingi masyarakat, mengembangkan pendidikan, mengadvokasi kelompok rentan, dan menghadirkan gagasan untuk menjawab problem lingkungan sekitarnya.

Dengan kata lain, keberhasilan seorang kader bukan hanya diukur dari seberapa tinggi ia naik secara personal, tetapi seberapa besar manfaat intelektualitasnya bagi kehidupan bersama.

Ensiklopedia Filsafat Stanford

Gagasan tersebut menemukan relevansinya dengan pemikiran Nurcholish Madjid mengenai pembaharuan pemikiran Islam.

Cak Nur menekankan pentingnya keterbukaan intelektual, pembacaan Islam secara substantif, dan dialog antara keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan.

Kajian terhadap pemikirannya menunjukkan bahwa pembaharuan Cak Nur diarahkan untuk membebaskan pemikiran Islam dari kekakuan, taklid, dan pemahaman yang parsial, sekaligus mendorong umat Islam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban modern secara kritis.

Bagi HMI-Wati, semangat tersebut dapat diterjemahkan menjadi keberanian untuk keluar dari pola pikir yang hanya mengulang jawaban masa lalu tanpa memahami persoalan masa kini.

Pembaharuan bukan berarti meninggalkan tradisi, tetapi kemampuan membaca tradisi secara kritis agar nilai-nilai Islam tetap hidup dan mampu menjawab tantangan zaman.

Dengan demikian, konsep diri kader HMI-Wati sesungguhnya merupakan proyek pembentukan manusia secara utuh.

Rogers memberikan ruang untuk memahami pentingnya autentisitas dan kesadaran terhadap diri; Berger dan Luckmann membantu kader menyadari bahwa identitas juga dibentuk oleh konstruksi sosial; Freire mengajarkan agar kesadaran berkembang menjadi kesadaran kritis; feminisme Islam menawarkan ruang pembacaan terhadap persoalan perempuan dengan tetap mempertimbangkan prinsip tauhid dan keadilan; Gramsci mengingatkan bahwa intelektualitas harus memiliki fungsi sosial; sementara Nurcholish Madjid memberikan inspirasi tentang keberanian mempertemukan keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan.

Semua perspektif tersebut dapat dipertemukan dalam satu orientasi: membentuk kader yang mampu mengenali dirinya, membaca zamannya, dan mengambil peran dalam mengubah keadaan.

Pada akhirnya, HMI-Wati yang ideal bukan sekadar perempuan yang aktif dalam organisasi, bukan pula sekadar kader yang mampu berbicara di forum-forum perkaderan.

Ia adalah muslimah intelektual yang memiliki kesadaran ketuhanan, kematangan personal, kemandirian berpikir, kepekaan terhadap persoalan sosial, dan keberanian melakukan pembaharuan.

Konsep diri menjadi awal perjalanan, tetapi pengabdian kepada masyarakat menjadi ukuran akhirnya.

Sebab, kaderisasi akan kehilangan makna apabila kesadaran hanya menghasilkan kebanggaan terhadap identitas, sementara realitas di sekelilingnya tidak berubah.

Maka pertanyaan terpenting bagi HMI-Wati bukan hanya “siapa saya?”, tetapi “untuk apa saya menjadi kader, pengetahuan apa yang saya perjuangkan, dan perubahan apa yang akan saya tinggalkan bagi masyarakat?” Pada titik itulah kesadaran diri berubah menjadi kesadaran perjuangan.

Oleh: Maya Nurul Qomariyah

Peserta Latihan Kader Kohati (LKK), asal HMI Cabang Makassar